JAYAPURA, NGK– Anggota Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) harus menghindarkan diri dari praktek-praktek jual proyek. Setelah mendapat proyek lalu proyeknya dikerjakan oleh orang non Papua. Perusahaan proyek itu, pimpinannya orang asli Papua tapi yang bekerja orang Non Papua. Ini ibarat baju Papua tetapi badannya bukan orang Papua. Selain itu, anggota KAPP bila mendapatkan pekerjaan pengadaan barang dan jasa agar dapat menyisihkan untuk mengembangkan usaha kreatif dengan mengelola potensi bisnis yang ada di Kota Jayapura.
Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Otsus, DPRP, John NR Gobai saat memberi pengantar dalam Konferda KAPP Kota Jayapura di Aula LPMP Kota Jayapura pada 2 September 2022. “Untuk menghindari praktek jual proyek, maka Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) diharapkan dapat menjadi Mitra pemerintah yang baik untuk mengelola potensi yang ada di Papua sesuai dengan perdasus nomor 18 tahun 2008 tentang perekonomian berbasis kerakyatan dan KAPP sebagai Mitra pemerintah,” tegas Ketua Fraksi Otsus, DPRP, John NR Gobai.
Lebih lanjut, John NR Gobai menjelaskan, anggota KAPP diharapkan untuk memiliki dan memahami Perdasus nomor 18 tahun 2008 itu, supaya dengan dasar hukum itu, anggota KAPP dapat melakukan kegiatannya dan menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten kota sebagai mitranya.
“Selain anggota KAPP, tapi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua dapat memahami dan melaksanakan Perdasus Nomor 18 tahun 2008. Perdasus ini memberi ruang kepada pengusaha asli Papua untuk dapat ikut mengelola potensi sumber daya alam dan potensi potensi usaha yang dapat dikembangkan oleh para pengusaha asli Papua,” kata Gobai.
Gobai juga meminta kepada anggota KAPP supaya dapat memanfaatkan potensi potensi usaha atau potensi potensi bisnis yang ada di kota Jayapura. Dan jangan menjadi penonton di Tanah Numbay.
“Kota Jayapura akan terus berkembang sehingga regulasi yang dihasilkan dapat memberikan ruang utama dan terutama kepada pengusaha asli Papua untuk dapat mengelola potensi sumber daya alam dan potensi bisnis di Papua, khususnya di Port Umbai. Untuk itu kami mengharapkan agar pemerintah pun dapat ruang kelola usaha bagi pengusaha asli Papua melalui regulasi-regulasi daerah yang ada,” kata John NR Gobai.
Selain itu, diharapkan KAPP Kota Jayapura diharapkan dapat membangun hubungan sinergitas dengan para pemimpin-pemimpin adat di Kota Jayapura baik ondoafi dan LMA, di Kota Jayapura yang merupakan pemilik pemilik tanah di Kota Jayapura. (KA)
