Mungkinkah penyerapan anggaran dan kualitas pekerjaan mencapai 100 persen?
SENTANI, NGK – Tinggal sebulan lagi, tahun anggaran 2024 akan berakhir. Sementara di Kabupaten Jayapura, APBD-Perubahan(APBD-P) Kabupaten Jayapura sudah disahkan pada minggu ke tiga September lalu tapi baru digunakan diakhir Oktober 2024.
“Keterlambahan penggunaan APBD-Perubahan tahun 2024 ini, sangat berdampak terhadap roda pemerintahan, khususnya program-program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).” Ungkap Herman Oyaitouw Anggota DPR Kabupaten Jayapura beberapa waktu lalu.
Walau begitu, Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Semuel Siriwa terus berjuang untuk mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi, dan akhirnya Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) sudah diserahkan kepada semua OPD di Kabupaten Jayapura.
“Sudah ada persetujuan dari Provinsi dan penyerapan anggaran APBD kita sudah jalan. Saya sudah perintahkan untuk penyerahan DPA dan saya juga perintahkan agar minggu pertama November dilakukan monitoring, ” tutur Semuel Siriwa Pj Bupati Jayapura pada Kamis, 31 Oktober 2024 di lantai dua Gedung Kantor Bupati Jayapura.
Menurut data yang dinukil NGK dari portal jayapurakab.go.id disebutkan, APBD Perubahan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp 1,56 triliun, sementara APBD Induk tahun anggaran 2024 Rp 1,55 triliun atau meningkat menjadi Rp 10,6 miliar.
Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, pendapatan yang diperoleh daerah ini selama ini berasal dari sumber-sumber pendapatan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
“Pendapatan sebesar Rp 1.406.072.779.543, dengan rincian dari dana transfer Pemerintah Pusat Rp 1.371.113.975.615 atau mengalami perubahan dari alokasi APBD Induk dan juga dana transfer antar daerah ditargetkan sebesar Rp 34.958.803.928, bila dibandingkan dengan alokasi APBD Induk sebesar Rp 27.857.686.876 atau mengalami peningkatan Rp 7.101.117.052,” kata Semuel Siriwa kepada wartawan pada penutupan masa sidang II, Kamis, 19/09/2024.
Menurutnya, APBD Perubahan bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, mencegah kemiskinan ekstrem, stunting dan juga beberapa program prioritas secara nasional lainnya.
“Kami sangat berharap dari semua sektor tersebut, masyarakat di daerah ini bisa berkembang dan sejahtera dengan dukungan sarana-prasana, baik itu fisik maupun non fisik,” ujarnya.
Pj Bupati Siriwa menjelaskan APBD Perubahan 2024, diharapkan kepada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi program dan kegiatannya belum maksimal bisa dioptimalkan saat ini.
“Untuk pekerjaan fisik dan non fisik yang belum terealisasi bisa dilakukan saat ini dengan anggaran yang tersedia, sehingga kesejahteraan bagi masyarakat di 139 kampung dan lima (5) kelurahan dapat tercapai,” jelasnya.
Untuk itu, Semuel Siriwa mengingatkan kepada 35 OPD teknis dan 19 distrik, untuk memprioritaskan tujuh (7) program nasional yang menjadi pergumulan pemerintah pusat. Supaya dapat diterapkan seluruh daerah di Indonesia.
Tujuh program prioritas nasional 2024, diantaranya memperkuat ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
“Lalu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, memperkuat stabilitas Polhukhankam serta transformasi pelayanan publik,” tutur Pj Bupati Siriwa.
“Saya sudah perintahkan kepada semua OPD untuk segera mengambil langkah-langkah percepatan untuk pelaksanaan fisik dan penyerapan anggaran,” ucap Semuel Siriwa.
Semuel Siriwa juga berharap di akhir bulan Oktober ini, penyerapan sudah bisa mencapai 82 persen. Sedangkan Herman Oyaitouw berharap penyerapan anggaran dari setiap OPD harus tuntas sehingga tidak terjadi silpa yang akan berdampak pada belanja publik dan pegawai. (Viktor Done/NGK)
