NABIRE (31/8/26), NGK — Staf Ahli III Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Provinsi Papua Tengah, Marthen Ukago menyatakan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) harus dijadikan instrumen pembinaan, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja pemerintahan.
“Hasil evaluasi harus mampu memberikan gambaran objektif atas capaian sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki,” ungkap Marthen Ukago saat membuka kegiatan EPPD Provinsi Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur, Senin (31/8).
Marthen Ukago menyatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai kelanjutan penelusuran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang telah dilakukan pada awal tahun, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menempatkan laporan dan evaluasi sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Evaluasi ini hendaknya tidak dimaknai semata-mata sebagai proses penilaian administratif. Lebih dari itu, hasil evaluasi harus mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian kinerja pemerintah daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai masalah dan aspek yang masih perlu diperbaiki,” tegas Staf Ahli III Gubernur dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa proses evaluasi harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berbasis data yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan. “Jangan sampai evaluasi hanya berhenti pada pemenuhan dokumen dan indikator semata, tetapi tidak mencerminkan kualitas pelayanan publik serta manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Marthen Ukago.
Lebih lanjut dikatakan, hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ke depan. Capaian yang baik harus dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan indikator yang masih rendah segera diperbaiki melalui langkah strategis.
Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, tambahnya, tidak hanya diukur dari aspek administrasi, melainkan dari sejauh mana mampu memperluas akses pelayanan dasar, mengurangi kesenjangan, meningkatkan daya saing, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pemerintah kabupaten diminta menjadikan hasil evaluasi sebagai cermin kinerja sekaligus peta jalan perbaikan.
Staf Ahli III Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi, mengurai persoalan bersama, serta mencarikan solusi. Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut agar setiap rekomendasi dapat diimplementasikan dengan baik. Kepada seluruh jajaran pemerintah kabupaten disampaikan apresiasi atas kerja sama dan penyediaan data, sedangkan kepada Tim Evaluasi diharapkan bekerja secara objektif dengan semangat pembinaan.
Marthen Ukago berharap, EPPD menjadi momentum memperkuat komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (ka)
