NABIRE (19/9/26), NGK – Di Provinsi Papua Tengah, ratusan anak tidak sekolah (ATS), banyak guru tidak mengajar akibat situasi keamanan, persoalan pengelolaan dana BOS, perpindahan tenaga pendidik ke kota, serta sulitnya akses transportasi ke wilayah 3T.
Tahun 2024, Dr. Agus Sumule dari Universitas Papua mencatat lebih dari 205 ribu anak tidak sekolah. Sementara itu, Dashboard Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per April 2026 mencatat sekitar 130 ribu anak belum pernah bersekolah dan sekitar 7 ribu lainnya putus sekolah.
Kondisi inilah yang melatarbelakangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah meluncurkan program Mepega untuk memperkuat kapasitas tenaga Mapega Guru Daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sebagai langkah strategis mengatasi kekurangan pendidik serta menekan tingginya angka anak tidak sekolah di wilayah 3T.
Kegiatan penguatan kapasitas dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Nabire pada 17–19 September 2026 sebagai tahap perdana, menyasar tenaga Mapega yang bertugas di wilayah tersebut sebelum dilanjutkan ke enam kabupaten lainnya dari total tujuh kabupaten yang menjadi lingkup program.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaidah, menjelaskan program ini dilatarbelakangi sejumlah persoalan mendesak: ratusan anak tidak sekolah, banyak guru tidak mengajar akibat situasi keamanan, persoalan pengelolaan dana BOS, perpindahan tenaga pendidik ke kota, serta sulitnya akses transportasi ke wilayah 3T.
“Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah sekolah kekurangan bahkan mengalami kekosongan guru, sehingga perkuatan kapasitas tenaga Mapega Guru Daerah 3T ini sangat dibutuhkan,” ujar Nurhaidah.
Data menunjukkan persoalan pendidikan di Papua Tengah cukup serius. Tahun 2024, Dr. Agus Sumule dari Universitas Papua mencatat lebih dari 205 ribu anak tidak sekolah. Sementara itu, Dashboard Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per April 2026 mencatat sekitar 130 ribu anak belum pernah bersekolah dan sekitar 7 ribu lainnya putus sekolah.
Di sisi lain, provinsi ini memiliki sejumlah lulusan sarjana pendidikan yang belum mendapat kesempatan mengabdi. Program Mapega diharapkan menjembatani kebutuhan tenaga pendidik di daerah 3T dengan potensi sumber daya manusia lokal sekaligus mengurangi pengangguran.
Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan materi mencakup arah kebijakan pendidikan Papua Tengah, penyusunan RPP, penyiapan bahan ajar, pendidikan karakter, serta pemahaman petunjuk teknis tugas, kewajiban, dan hak tenaga Mapega. Kegiatan juga sekaligus menjadi sarana evaluasi keaktifan guru; para peserta diminta menyerahkan laporan proses belajar mengajar Juli–Agustus 2026 untuk divalidasi, mengingat masih ditemukan guru yang memiliki status pengabdian ganda di sekolah berbeda.
Nurhaidah menyampaikan sesuai arahan Gubernur Meki Nawipa, bahwa pada 2027 akan dilakukan penambahan kuota tenaga Mapega. Guru yang aktif bertugas dan lolos evaluasi akan diperpanjang masa pengabdiannya; yang berpindah-pindah atau berstatus ganda wajib mengikuti seleksi ulang bersama calon guru baru.
Pemprov menargetkan kehadiran tenaga Mapega mengisi kekosongan pendidik sehingga hak anak atas pendidikan terpenuhi. Peningkatan akses diharapkan mendorong kenaikan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah, yang pada akhirnya mengangkat Indeks Pembangunan Manusia Papua Tengah — yang pada 2025 naik dari 60,25 menjadi 60,64. (ka)
