
Bagikan Ratusan Laptop ke Delapan Kabupaten, Papua Tengah: Anak di Kampung Pun Bisa Jadi Progammer
JAYAPURA (2/10/26), NGK – Pagi itu di Aula Tuyana, Wagete, Kabupaten Deiyai, seorang siswa SMA memegang kotak kardus cokelat dengan kedua tangan.
Di dalamnya sebuah laptop, barang yang belum pernah ia sentuh seumur hidup. Di hadapannya berdiri Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, yang satu per satu menyerahkan kotak itu kepada 18 pelajar dan dua guru pendamping asal Deiyai peraih Juara Umum Festival Cahaya Kreasi Pelajar SMA/SMK Papua Tengah 2026.
“Ini bukan persoalan laptop kecil ini, tetapi ini soal masa depan negeri ini,” ujar Meki ketika membagikan 75 unit laptop di Enarotali, Paniai, pada 23 Januari 2026. Rinciannya, 25 untuk Paniai, 25 untuk Dogiyai, dan 25 untuk Deiyai. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memilih menyerahkan langsung, bukan lewat dinas, karena ada pesan yang ingin saya sampaikan agar anak-anak kita termotivasi sekolah dan sekolah.”
Adeangan serupa berulang dari pesisir Nabire hingga pegunungan Puncak Jaya. Sebuah program sederhana , membagikan laptop, sedang menjadi pintu masuk bagi transformasi yang lebih besar di provinsi termuda hasil pemekaran Papua ini.
Janji Di Atas Panggung Festival
Semuanya bermula dari sebuah janji. Pada 3 September 2025, saat membuka Festival Budaya Pelajar di Ballroom Nabire, Gubernur Meki Nawipa berkomitmen memberikan laptop kepada seluruh peserta. Empat bulan kemudian, tepat 21 Januari 2026, di Hall Kantor Gubernur, ia menepati: 200 unit laptop diserahkan kepada 200 peserta Festival Budaya Pelajar 2025.
Penyaluran dilakukan bertahap melintasi delapan kabupaten: Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Mimika. Dari Enarotali, rombongan Gubernur dan Wagub Deinas Geley melanjut ke Mulia (Puncak Jaya), Ilaga (Puncak), Sugapa (Intan Jaya), dan Timika (Mimika).Pemerintah Provinsi Papua Tengah
Gelombang berikutnya menyusul sepanjang 2026. Mei lalu, 60 laptop bantuan sarana IT diserahkan ke perguruan tinggi swasta di Timika untuk mendukung kualitas pembelajaran dan penelitian. Pemerintah Provinsi Papua Tengah September, di Puncak, laptop kembali diberikan kepada siswa berprestasi bersamaan peletakan fondasi pendidikan; di Intan Jaya, disusul pembangunan asrama dan bantuan lain untuk pemuda. Bahkan Kementerian Sosial RI ikut mengirim 70 laptop plus empat papan tulis digital interaktif ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika.
Bagi banyak siswa di kabupaten pegunungan, perangkat itu adalah pertemuan pertama mereka dengan alat digital. Sejumlah guru melaporkan peningkatan antusiasme dan rasa ingin tahu setelah pembagian. Siswa mulai bertanya lebih banyak, terutama pada pelajaran sains, bahasa, dan teknologi.
Laptop Bukan Barang, Tapi Tiket
Meki Nawipa paham betul, laptop tanpa dukungan lain hanya akan jadi pajangan. Karena itu program ini dibundel dengan kebijakan pendidikan yang jauh lebih besar.
Mulai tahun 2026, Pemprov Papua Tengah memberlakukan sekolah gratis dari SD, SMP, hingga SMA/SMK di seluruh provinsi, dengan anggaran Rp77,851 miliar menutupi 58.920 siswa. “Kalau ada guru yang minta biaya ini itu, saya minta Kapolda tangkap itu guru. Jadi tidak ada pungutan biaya lagi,” tegas mantan Bupati Paniai itu,
Pemerintah pusat menyiapkan 2.714 kuota beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) khusus Papua Tengah. Untuk tiga kabupaten pedalaman saja: Paniai mendapat jatah 219 peserta, Dogiyai 131, dan Deiyai 78. “Saya tadi sudah WA Kepala Dinas Pendidikan, data ini kita dorong melalui anggota DPR RI, Pak Komarudin Watubun supaya 100 persen semuanya diterima,” kata Meki.
Targetnya jauh ke depan: mencetak 100 dokter anak Asli Papua (OAP) dalam lima tahun, lalu melanjutkan ke jenjang spesialis. “Jangan takut untuk tidak kuliah, hanya karena orang tua meninggal atau petani… Ko bisa pergi sekolah di mana saja, di Jawa ka di mana ka, dan pulang menjadi gubernur, bupati, dokter, guru, mantri atau pengusaha,” ujarnya disambut tepuk tangan para pelajar di Enarotali.Pemerintah Provinsi Papua Tengah
Di Antara Mimpi dan Kenyataan Wilayah 3T
Sebagian besar wilayah Papua Tengah masuk kategori daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Listrik tidak stabil, internet seringkali hanya mitos.
Di Kampung Waitapa, Paniai, misalnya, sekolah sama sekali belum teraliri listrik. Guru dan warga yang ingin mengirim data atau mencari sinyal harus mendaki gunung selama dua hingga tiga jam ke titik tertentu. Nadi Papua Buku paket masih dipakai bergantian, dan risiko pencurian perangkat teknologi menjadi perhatian serius.
Pemprov menyadari itu. Laptop didesain agar tetap berguna secara offline — menyimpan materi pelajaran, video edukasi, dan buku digital yang bisa diakses berulang kali tanpa jaringan. Dinas pendidikan juga diminta menyesuaikan spesifikasi perangkat dengan kondisi kelistrikan daerah, membangun pagar sekolah untuk keamanan, dan menggencarkan pelatihan komputer dasar bagi siswa maupun guru.
“Setiap peserta festival akan diberikan hadiah laptop. Tapi laptop ini masa depan, aset. Jadi pakai baik-baik,” pesan Meki berulang di setiap kota yang ia datangi.Pemerintah Provinsi Papua Tengah
Dari Kardus Cokelat ke Masa Depan
Jumlahnya memang belum ribuan. Dibandingkan 58.920 siswa yang digratiskan sekolah, ratusan laptop setetes air di lautan. Namun para tokoh masyarakat dan pemuda di delapan kabupaten melihatnya sebagai simbol: untuk pertama kalinya, perhatian pemimpin berhenti sejenak dari jalan dan gedung, lalu berpindah ke tangan anak-anak.
Siswa di Wagete, Mulia, dan Sugapa kini pulang membawa kardus yang sama beratnya dengan harapan. Di dalamnya bukan sekadar mesin. Di dalamnya adalah kepercayaan bahwa anak dari keluarga petani di pegunungan Papua — yang harus mendaki gunung hanya untuk mencari sinyal — berhak sama menatap masa depan yang sama dengan anak-anak di kota. Dan itu, seperti berkali-kali ditegaskan Gubernur, bukan soal laptop. Itu soal masa depan negeri.
Sementara itu, Dr. Agus Sumule dari Universitas Papua memaparkan dalam tulisannya, “Anak di Kampung Pun Bisa Jadi Progammer.” Dalam tulisan itu, Agus menulis : Anak-anak di kampung Papua berhak memperoleh kesempatan untuk mengenal teknologi, memahami cara kerjanya, dan menciptakan sesuatu dengannya. Jarak dari kota tidak boleh menjadi batas bagi kesempatan mereka untuk belajar.
Gagasan menarik datang dari Manu Nauw, mantan guru pendamping Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang berlatar belakang ilmu komputer dan kini melanjutkan studi S2 di IPB University. Ia mengusulkan pembelajaran pemrograman bagi anak-anak SSH, dimulai dengan uji coba di Hariti, Kabupaten Nabire.
Usulan ini datang pada waktu yang tepat. Disdikbud Papua Tengah, melalui SSH telah menyediakan sekitar 30 tablet per sekolah. Dengan dukungan internet yang dipasang di setiap SSH, papan pintar interaktif, dan guru pendamping, perangkat tersebut dapat digunakan untuk kegiatan belajar yang lebih kreatif.
Apakah anak SD sudah bisa belajar pemrograman? Bisa, asalkan cara mengajarnya sesuai dengan usia dan kemampuan mereka.
Manu mengusulkan MIT App Inventor, sebuah alat untuk membuat aplikasi dengan menyusun blok-blok perintah. Bentuknya menyerupai kepingan puzzle. Anak-anak tidak harus langsung mengetik kode yang rumit. Mereka belajar menyusun instruksi: ketika sebuah tombol disentuh, gambar muncul; ketika jawaban benar dipilih, nilai bertambah.
Di balik kegiatan sederhana itu, anak belajar berpikir runtut, memahami hubungan sebab dan akibat, mencari kesalahan, dan mencoba memperbaikinya. Mereka juga belajar bahwa kegagalan pertama bukan alasan untuk menyerah.
Bayangkan anak-anak Hariti membuat kuis berhitung, permainan mengenal ikan, atau aplikasi sederhana berisi gambar dan kosakata bahasa daerah. Teknologi menjadi dekat dengan kehidupan mereka, sekaligus membuka ruang untuk merawat bahasa dan pengetahuan lokal.
Tentu, memiliki tablet saja belum cukup. Guru perlu disiapkan, perangkat harus diuji, dan pelajaran perlu dirancang bertahap. Pembelajaran dapat dimulai dari permainan logika tanpa layar, kemudian dilanjutkan dengan menyusun blok perintah dan membuat aplikasi sederhana.
Karena itu, usulan Manu layak diberi kesempatan melalui uji coba kecil. Misalnya, 12–16 anak kelas atas SD belajar selama enam minggu, didampingi dua guru. Anak-anak dapat bekerja berpasangan agar mereka saling membantu dan bergantian menggunakan tablet.
Keberhasilannya jangan hanya diukur dari aplikasi yang selesai dibuat. Lebih penting lagi: apakah anak mampu menjelaskan perintah yang disusunnya? Apakah ia dapat menemukan kesalahan dan memperbaikinya? Apakah ia semakin percaya diri untuk mencoba?
Manu juga dapat membantu melatih guru setempat sehingga kegiatan ini dapat berlanjut ketika ia sedang menjalankan kewajiban studinya.
SSH ingin membuka kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak Papua. Membaca, menulis, dan berhitung tetap menjadi dasar. Pemrograman dapat menjadi salah satu kegiatan yang memperkuat dasar tersebut melalui pengalaman yang menyenangkan.
Tidak semua anak harus menjadi programmer. Tetapi setiap anak patut memperoleh kesempatan untuk menemukan kemampuan dan minatnya.
Anak kampung pun bisa jadi programmer, jika kita menyediakan kesempatan, pendampingan, dan ruang untuk mencoba. ***
Catatan redaksi: Feature ini ditulis berdasarkan siaran resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, liputan ANTARA News Papua, dan sejumlah media lokal Papua (Detik Papua, Fajar Papua, Meepago, Wagadei, Nadi Papua), sepanjang Januari–September 2026. Semua nama pejabat, tanggal, jumlah unit, dan kutipan berasal dari sumber-sumber tersebut. (Krist A)







