
TIMIKA (17/11/26), NGK – Berakhirnya Konferensi Kota Toleran II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin (16/11/2026) di Hotel Horison Diana Timika itu, ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Mimika untuk Pemajuan Toleransi dan Penguatan Harmoni dalam Tata Kebinekaan Indonesia oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob yang didampingi Wakil Bupati, Emanuel Kemong serta kepala daerah se-Indonesia atau perwakilannya, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Deklarasi ini disepakati oleh pemerintah daerah se-Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemimpin agama, masyarakat sipil, akademisi, perwakilan pemuda, perempuan, dunia usaha, dan seluruh peserta konferensi.

Para pihak menyadari bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa, toleransi merupakan pilar demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia, serta kebebasan beragama dijamin konstitusi. Mereka juga sepakat bahwa diskriminasi dan intoleransi dapat merusak kohesi sosial, sehingga peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat sangat strategis dalam menjaga kerukunan.

Sebelas poin komitmen tertuang dalam deklarasi tersebut, antara lain menyusun regulasi daerah yang mendukung toleransi, melindungi kebebasan beragama setiap warga negara, mencegah dan menindak segala bentuk diskriminasi, memperkuat peran FKUB serta pendidikan toleransi bagi generasi muda, membangun kebijakan publik yang inklusif, melindungi kelompok rentan, memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil, hingga membangun jejaring kota dan kabupaten toleran di seluruh Indonesia.
Berikut ini, Deklarasi Mimika selengkapnya:
- Memperkuat toleransi dan inklusivitas di daerah dengan memastikan regulasi daerah yang mendukung kemajuan toleransi dan pembangunan tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif.
- Melindungi hak seluruh warga negara atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan menjamin mobilisasi aparatur daerah yang memadai untuk memberikan perlindungan kepada minoritas, kelompok rentan, dan korban.
- Mencegah dan menangani diskriminasi atas dasar agama, keyakinan, etnis, gender, maupun identitas sosial.
- Memperkuat peran forum-forum bersama antarwarga negara, terutama FKUB, dalam menjalankan fungsi-fungsi penguatan literasi di dalam dan antaragama.
- Mengoptimalkan ruang perjumpaan lintas identitas untuk memediasi dan memitigasi konflik sosial, serta melakukan pendidikan publik yang dibutuhkan.
- Mengarusutamakan dialog lintas agama dalam pencegahan dan penanganan seluruh persoalan terkait pendirian rumah ibadah, interaksi lintas identitas, pemajuan toleransi, dan penghapusan eksklusi.
- Memperkuat pendidikan toleransi dan penguatan keberagaman bagi generasi muda.
- Mengembangkan kebijakan publik yang toleran, inklusif, dan tidak diskriminatif.
- Melindungi kelompok rentan dan kelompok korban dalam aneka kasus yang melanggar dan berpotensi melanggar hak-hak konstitusional mereka.
- Memperkuat kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam membangun dan memajukan ekosistem toleransi serta tata pemerintahan yang inklusif dan harmonis di daerah.
- Membangun jejaring kota dan kabupaten toleran dan inklusif di Indonesia.

Deklarasi Mimika 2026 bukan sekadar pernyataan bersama, melainkan tekad bersama untuk mewujudkan Indonesia yang semakin toleran, inklusif, damai, dan bersatu dalam keberagaman. (tob/ka)







