NABIRE (11/11/26), NGK— Besarnya kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta peningkatan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua Tengah dinilai belum sejalan dengan hasil pembangunan riil yang dirasakan oleh masyarakat. Persoalan krusial seperti angka kemiskinan dan stunting yang masih tinggi hingga ke tingkat distrik dan kampung tetap menjadi tantangan utama daerah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda/Bapperida Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Nabire, Rabu (11/11/2026).
Data yang dihimpun New Guinea Kurir (NGK) di BPK, menunjukan, bahwa APBD Induk Papua Tengah tahun 2026 semula tercatat sebesar Rp2,90 triliun (Rp2.902.320.608.072,45). Anggaran ini membengkak pada Perubahan APBD (APBD-P 2026) dengan kenaikan belanja daerah sebesar Rp1,27 triliun, sehingga total Belanja Daerah mencapai Rp4,18 triliun dengan target Pendapatan Daerah sebesar Rp2,75 triliun.
Namun, besarnya postur anggaran nasional yang dikelola ini belum berdampak linear terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita lihat angka-angka, stunting kita tinggi, kemiskinan kita tinggi, inovasi kita tidak ada yang kita buat. Sementara kita punya APBD cukup tinggi secara nasional. Dana besar, tetapi keberhasilan rendah. Ini masalahnya di situ,” tegas Elieser di hadapan peserta Rakortek.
Selain masalah efektivitas anggaran, Elieser menyoroti rendahnya tingkat inovasi daerah serta lemahnya ketersediaan data pembangunan yang valid dan terintegrasi. Menurutnya, penyusunan program tanpa dukungan data yang akurat berisiko membuat kebijakan tidak tepat sasaran.
Melalui forum Rakortek ini, Bapperida Papua Tengah berupaya menyamakan persepsi dan menyinkronkan program prioritas di delapan kabupaten. Hasil formulasi diskusi tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi konkret yang disampaikan kepada para bupati dan sekretaris daerah untuk segera ditindaklanjuti.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh lagi diukur semata-mata dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan, melainkan dari sejauh mana program tersebut menurunkan angka kemiskinan, menekan stunting, dan meningkatkan kualitas SDM Papua Tengah secara berkelanjutan. (ka)
