TIMIKA (11/11/26), NGK— Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa menekankan pentingnya sinergi dan integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah guna mengatasi berbagai tantangan di wilayah DOB (Daerah Otonom Baru) tersebut. Untuk itu, tinggalkan ego sektoral.
Penegasan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda/Bapperida Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yang digelar di Timika, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung hingga 13 November 2026 ini dibuka secara resmi untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten.
Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli III Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus), Ukkas, S.Sos., M.KP., mengingatkan bahwa perencanaan adalah fondasi utama keberhasilan pembangunan. Sebagai provinsi baru, Papua Tengah masih dihadapkan pada sejumlah tantangan krusial, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pemerataan hingga tingkat distrik dan kampung.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Gubernur memaparkan enam poin perhatian utama, meliputi peningkatan sinkronisasi perencanaan, penyelarasan program prioritas dengan kebijakan nasional, penguatan kualitas data pembangunan, optimalisasi koordinasi lintas perangkat daerah, efektivitas pelaksanaan Otsus bagi Orang Asli Papua (OAP), serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi.
Puncak pesan kepemimpinan yang menjadi sorotan utama dalam forum tersebut adalah ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menanggalkan sekat-sekat sektoral demi kemajuan bersama.
“Mari kita tinggalkan ego sektoral dan memperkuat semangat kolaborasi demi mewujudkan pembangunan Papua Tengah yang damai, beradab, bermartabat, dan berkelanjutan,” tegas Gubernur dalam pesan tertulisnya.
Melalui Rakortek ini, Pemprov Papua Tengah berharap lahir rumusan strategi, rekomendasi konkret, serta komitmen bersama dari seluruh kabupaten untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan menyejahterakan masyarakat. (ka)
