TIMIKA (11/11/2026), NGK — Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan dan pengurus partai politik se-Kabupaten Mimika terkait realisasi dan kenaikan bantuan keuangan partai politik, pada Senin (9/11/2026).
Rapat dibuka oleh Kepala Kesbangpol Mimika, Rony Maryen dan dihadiri Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong serta perwakilan Golkar, PKB, Gerindra, Hanura, Perindo, Demokrat, dan partai lainnya.
Dalam sambutan pembukaan, Kepala Kesbangpol Mimika, Rony Maryen menjelaskan, agenda utama pertemuan ini adalah audiensi bersama Bapak Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan hak serta pengelolaan bantuan keuangan untuk partai politik yang ada di Kabupaten Mimika.
“Dalam dua hingga tiga hari terakhir, kami secara intensif membahas mengenai bantuan keuangan parpol ini. Hal yang paling utama dan krusial adalah mendiskusikan kejelasan realisasi dana bantuan tersebut,” kata Kepala Kesbangpol Mimika.
Sementara itu, Bupati Johannes Rettob menjelaskan kenaikan alokasi bantuan parpol telah dianggarkan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2026. Namun pencairan terkendala belum diterimanya rekomendasi dari Gubernur Papua Tengah, padahal proposal lengkap telah dikirim sejak Maret 2026 lengkap kajian teknis dan berkas pendukung yang disusun sesuai Permendagri. Tanggapan yang diterima justru mempertanyakan hal-hal yang telah rinci dalam dokumen yang dikirim. Setelah berkomunikasi langsung dengan Gubernur, diduga hambatan utama berada pada proses penanganan di jajaran staf teknis Kesbangpol Provinsi.
Perwakilan partai politik menyampaikan tertundanya penyaluran menghambat pelaksanaan program kerja organisasi hingga akhir tahun. Perindo menyarankan konsultasi teknis dengan BPK atau KPK serta mencari pegangan hukum yang jelas agar penyaluran aman dari risiko pemeriksaan.
Sementara itu, Golkar melalui Iwan Anwar menegaskan, menurut UU Administrasi Pemerintahan, permohonan yang tidak dijawab dalam tenggat waktu yang ditentukan berlaku fiktif positif dan dianggap dikabulkan. APBD 2026 Mimika juga telah sah dan memiliki nomor registrasi dari provinsi. Golkar mengusulkan seluruh parpol menyusun surat dukungan bersama agar Pemkab Mimika dapat segera bertindak.
Pihak Pemkab menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan akan menyusun naskah surat dukungan bersama Kesbangpol dan Bagian Hukum, lalu akan dikawal bersama ke pihak provinsi. Masalah ini dipastikan diselesaikan segera agar tidak mengganggu proses penganggaran tahun 2027.
Menanggapi berbagai usulan dari sejumlah partai politik, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong mengingatkan, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah.
“Kami dari pemerintah sudah berupaya tapi belum lancar. Apalagi, saat ini, waktunya sangat singkat dan pasti ada kesulitan. Jadi untuk sementara, dukungan untuk partai politik tetap saja seperti biasa sambil kita memperjuangkan. Jadi untuk sementara, di tahun 2026, kita tetap bertahan dengan yang ada dulu,” usul Emanuel Kemong. (tob/ka)
