TIMIKA (14/10/26), NGK — Di balik perbukitan hijau dan gumpalan awan tebal yang menyelimuti wilayah pegunungan serta pesisir Papua Tengah, sebuah tantangan sunyi terus membayangi. Di satu sisi, tanahnya kaya akan tradisi pangan lokal; di sisi lain, urusan mengisi piring serta memastikan kecukupan gizi anak-anak menjadi pertaruhan harian yang tak mudah.
Sejak berdiri sebagai provinsi mandiri, Papua Tengah menghadapi tantangan ganda. keterisolasian geografis yang berdampak pada rantai pasok pangan, serta perlunya percepatan peningkatan gizi masyarakat.
Antara Hipere dan Penerbangan Udara
Di wilayah pedalaman seperti Kabupaten Puncak, Intan Jaya, hingga Dogiyai, umbi-umbian seperti hipere (petatas), keladi, dan pisang telah lama menjadi penopang hidup warga. Namun, seiring tumbuhnya pusat-pusat kegiatan di Nabire dan Timika, kebutuhan bahan pokok dari luar daerah terus meningkat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras lokal untuk konsumsi penduduk di Papua Tengah berada di angka 2.172,85 ton dengan luas panen sekitar 999,22 hektare. Penurunan produksi dibanding tahun sebelumnya menegaskan tingginya ketergantungan wilayah ini pada pasokan bahan pangan impor antarpulau dari Jawa maupun Sulawesi.
Untuk menjangkau kawasan pegunungan, rantai logistik sangat bergantung pada moda transportasi udara. Tingginya biaya angkut udara serta ancaman cuaca ekstrem—seperti fenomena embun es (frost) yang dapat merusak kebun petatas warga dalam semalam—menjadi pemicu fluktuasi harga dan kerawanan pangan periodik.
Bayang-Bayang Stunting di Garis Depan
Tantangan aksesibilitas dan keragaman asupan pangan ini berdampak langsung pada kualitas kesehatan generasi muda. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) mencatat angka prevalensi stunting di Papua Tengah masih tergolong tinggi, yakni mencapai 39,4%.
Kabupaten dengan kondisi geografis paling menantang, seperti Puncak, Dogiyai, dan Puncak Jaya, mencatatkan tingkat risiko yang signifikan. Terbatasnya variasi asupan protein hewani dan mikronutrien, ditambah minimnya akses air bersih serta sanitasi dasar di kampung-kampung terpencil, memperberat upaya penanganan gizi balita.
Komitmen Pemprov: Rencana Aksi Konkret 2025–2029
Menjawab tantangan mendasar tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil langkah tegas. Pada Senin (12/10/2026), Pemprov Papua Tengah resmi membuka kegiatan Sosialisasi Dokumen Rencana Pangan Daerah dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2025–2029 di Hotel Grand Tembaga, Timika.
Mewakili Gubernur Papua Tengah, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus, Ukkas, S.Sos., M.KP., menegaskan bahwa pemenuhan pangan dan gizi adalah fondasi utama pembangunan manusia di Papua Tengah.
“Ketahanan pangan dan pemenuhan gizi merupakan bagian penting dari pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ukkas saat membacakan sambutan Gubernur.
Ukkas menekankan pentingnya program yang terintegrasi dan tepat sasaran untuk menjawab persoalan di akar rumput—mulai dari rendahnya pendapatan masyarakat, keterbatasan akses pelayanan dasar, hingga kesenjangan kesejahteraan di wilayah terpencil.
Sinergi Lintas Sektor dan Kualitas Data
Percepatan pembangunan pangan dan gizi tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemprov Papua Tengah mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, hingga pemerintah kampung, serta menggandeng dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dua penekanan utama dalam penguatan strategi ini meliputi:
- Peningkatan Kualitas Data: Penguatan koordinasi dan integrasi data menjadi dasar utama penyusunan kebijakan serta intervensi program agar relevan dengan kondisi tiap distrik dan kampung.
- Penerjemahan ke Rencana Kerja (Renja): Hasil sosialisasi RAD-PG 2025–2029 diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi segera ditindaklanjuti melalui penyusunan Renja yang konkret, terukur, dan dapat dieksekusi di lapangan.
Melalui sinergi terpadu ini, Papua Tengah bertekad mengurangi kesenjangan antarwilayah, menekan angka stunting, serta mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan—memastikan piring setiap warga di pedalaman hingga pesisir terisi dengan pangan yang terjangkau dan bergizi. (kris a)
