Regulasi Baru OAP, Lebih Lindungi Identitas dan Hak Adat
NABIRE (10/11/26), NGK — Langkah besar dan menentukan sedang digerakkan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah. Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), DPR Papua Tengah resmi membahas pencabutan Peraturan Daerah Khusus Nomor 14 Tahun 2026 sekaligus menyiapkan regulasi pengganti yang lebih kokoh, menyeluruh, dan benar-benar melindungi Orang Asli Papua.
Penegasan penting ini terungkap Senin (10/11/2026) dari siaran pers Sekretariat DPR Papua Tengah. Pembahasan mencakup evaluasi menyeluruh atas isi Perdasus tersebut, peninjauan naskah akademik, serta proses penyelarasan yang telah dilakukan bersama berbagai pemangku kepentingan.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John N.R. Gobai, menegaskan setiap langkah harus dilakukan dengan sangat hati-hati. “Kita sudah berproses melalui dengar pendapat. Ada masukan dari masyarakat dan sejumlah pihak. Karena itu, kita perlu menyepakati langkah yang tepat. Apakah rancangan ini diubah menjadi naskah Raperdasus baru dengan mencabut Perdasus Nomor 14 Tahun 2026, atau seperti apa mekanisme yang harus kita tempuh,” ungkap Gobai.
Regulasi baru ini dirancang tak sekadar mengatur administrasi. Regulasi ini akan menjamin pengakuan identitas, perlindungan hak-hak adat, dan memberikan kepastian hukum nyata bagi seluruh Orang Asli Papua di wilayah ini. Penyusunannya akan melibatkan masyarakat adat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dukcapil, BPSDM, serta lembaga-lembaga terkait lainnya.
Dari sisi hukum, Jhon Sinambela dari Biro Hukum menjelaskan prinsip utama: jika perubahan materi muatan telah melebihi 50 persen, maka jalur yang tepat adalah pencabutan peraturan lama dan pembentukan yang baru — sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. “Kalau perubahan materi muatannya sudah lebih dari 50 persen, maka sebaiknya peraturan lama dicabut dan dibuat peraturan baru,” jelasnya.
Isu-isu krusial yang akan diperkuat dalam regulasi baru meliputi: perlindungan identitas OAP, pencegahan pemalsuan identitas, keamanan data kependudukan dari penyalahgunaan, serta pengaturan sanksi tegas bagi pelanggar. Diperlukan pula peraturan pelaksana seperti Peraturan Gubernur agar aturan ini benar-benar berjalan di lapangan.
Penyusunan juga akan dipastikan selaras dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan ketentuan nasional, guna menghindari benturan norma serta memuluskan proses fasilitasi dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri. Perwakilan masyarakat adat dan pihak yang memahami sejarah serta silsilah OAP akan dilibatkan secara langsung, sehingga regulasi ini lahir dari hati dan kenyataan hidup masyarakat adat itu sendiri.
Sebagai langkah nyata ke depan, Bapemperda bersama Biro Hukum ditugaskan menyusun kajian pencabutan, matriks perubahan materi muatan, serta menyempurnakan rancangan baru untuk dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027.
DPR Papua Tengah menegaskan proses ini masih berjalan — segala keputusan memerlukan kesepakatan bersama, kajian hukum mendalam, dan tahapan yang sah. Harapannya, regulasi kelak menjadi payung hukum yang kuat, melindungi identitas dan hak Orang Asli Papua, serta menjadikan Otonomi Khusus benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat asli Papua Tengah. (ka)
