NABIRE (10/11/26), NGK — Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Kepolisian Daerah Papua Tengah memasuki tahap harmonisasi yang penuh semangat di ruang sidang DPR Papua Tengah, Nabire, pada Selasa (10/11/ 2026).
Hadir mewakili Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah, Kepala Bidang Hukum Polda Papua Tengah, Kompol Dr. Subekti Wibowo, S.H., M.Si., menyampaikan sejumlah saran berharga guna menyempurnakan substansi regulasi yang sangat dinanti-nantikan ini. Turut memeriahkan rapat strategis ini Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah John NR Gobai, serta jajaran staf DPR Papua Tengah.
Raperdasi ini lahir dari kerja keras kolaboratif antara DPR Papua Tengah dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika. Sebelum tiba di meja harmonisasi, rancangan ini telah melewati serangkaian proses terbuka — sosialisasi dan dengar pendapat dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan di Nabire maupun Timika.
Regulasi ini merupakan penjabaran tegas dari amanat Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 — landasan hukum yang menegaskan perhatian terhadap sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kepolisian di tanah Papua.
Wakil Ketua Bapemperda DPR Papua Tengah, Ardi, ST., MT., menyambut hangat kontribusi dari Polda Papua Tengah. “Masukan ini sangat berarti agar regulasi yang lahir nantinya benar-benar dapat dilaksanakan dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Papua Tengah,” ujarnya dengan penuh harap.
Lebih dari sekadar aturan, Raperdasi ini diharapkan menjadi pilar penyangga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sekaligus membuka pintu lebih lebar bagi afirmasi dan kesempatan bagi Orang Asli Papua untuk berkarier di jajaran Polri — mulai dari jenjang Tamtama, Bintara, Perwira, hingga penerimaan Taruna Akademi Kepolisian dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana.
Rapat harmonisasi ini menjadi tonggak penting sebelum Raperdasi ini melangkah ke tahapan legislasi berikutnya, membawa harapan besar bagi tatanan yang lebih adil, aman, dan sejahtera di Provinsi Papua Tengah. (ka)
