
Merajut Roda, Menyatukan Langkah dan Membaca Asa dari Tantangan Geografis
JAKARTA (18/11/26), NGK – Sorot lampu panggung di Jakarta pada Senin, 17 November 2026 itu menjadi saksi sebuah pembuktian. Di hadapan para pemimpin daerah se-Indonesia, Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, melangkah maju menerima piagam penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menerima penghargaan sebagai peringkat pertama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terbaik di Tanah Papua. Kenyataan ini menjadi penanda penting bagi provinsi muda tersebut.
Bagi pasangan Gubernur Meki F. Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley, panggung apresiasi itu terasa seperti jeda sejenak untuk menoleh ke belakang. Tepat satu tahun sembilan bulan sejak dilantik secara resmi pada 20 Februari 2025, perjalanan menahkodai Papua Tengah bukanlah lintasan yang mulus. Sebagai daerah otonomi baru, fondasi birokrasi harus ditata ulang sembari mengejar ketertinggalan pembangunan di delapan kabupaten yang membentang dari pesisir hingga pegunungan tengah.
“Memimpin pemerintah selama kurang lebih satu tahun sepuluh bulan bukan pekerjaan mudah,” ungkap Deinas dengan nada reflektif usai menerima penghargaan.
Di tengah tantangan geografis dan kompleksitas tata kelola pada masa-masa awal kepemimpinan, kunci keberhasilan Papua Tengah mengungguli lima provinsi lain di Tanah Papua untuk menerima penghargaan.
Papua Barat menempati posisi kedua dan Papua Barat Daya di posisi ketiga. Ketika provinsi termuda ini, ternyata bertumpu pada satu kata sederhana: Kekompakan.
Penghargaan kedua dari pemerintah pusat ini, lengkap dengan bantuan 20 unit sepeda motor untuk mendukung operasional daerah, bukanlah piala yang lahir dari kerja satu atau dua orang di balik meja gubernur. Geliat perubahan itu turut menjalar ke tingkat kabupaten.
Pada ajang yang sama, Kabupaten Mimika, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Nabire, ikut menyumbang kebanggaan lewat apresiasi di bidang peningkatan ekonomi daerah.
Mantan Wakil Bupati Puncak Jaya itu paham betul bahwa ego sektoral adalah musuh terbesar pembangunan di tanah kelahirannya. Ia menganalogikan roda pemerintahan sebagai sebuah orkestra yang tidak akan menghasilkan harmoni jika setiap pemain berjalan sendiri-sendiri.
“Kalau gubernur berjalan sendiri, wakil gubernur sendiri, begitu juga bupati dan wakil bupati, pembangunan tidak akan berjalan maksimal,” tegas Deinas. “Tapi kalau kita duduk bersama, membahas, dan bekerja bersama, saya yakin Papua Tengah bisa maju seperti provinsi lain.”
Filosofi “duduk bersama” inilah yang terus ia gaungkan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), legislatif, hingga delapan bupati dan wakil bupati. Lebih jauh, pembangunan di Papua Tengah membutuhkan uluran tangan lintas sektor—mulai dari sinergi TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas, peran BUMN dan BUMD, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil.
Namun, bagi Deinas, elemen paling krusial tetaplah masyarakat asli Papua itu sendiri. Kemajuan daerah tidak boleh sekadar bergantung pada pihak luar; warga Papua Tengah harus menjadi tuan rumah sekaligus motor penggerak utama di tanahnya sendiri.
Piagam dari Jakarta itu kini dibawa pulang ke Nabire, ibu kota provinsi. Ia bukan garis finis, melainkan bahan bakar baru bagi duet Nawipa–Geley dan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga ritme kerja, memperbaiki pelayanan publik, serta memastikan bahwa prestasi di atas kertas benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata di setiap sudut Papua Tengah. (Krist)







