WAMENA (1/9/26), NGK — Selama puluhan tahun, Papua terus bergumam satu pertanyaan yang belum pernah terjawab tuntas. Presiden siapa yang memiliki keberanian dan kapasitas untuk benar-benar mengakhiri siklus kekerasan yang seakan tak berujung itu?
Pertanyaan itu kini dikemukakan secara terbuka oleh Theo Hesegem, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), dalam sebuah pernyataan pers yang disampaikan NGK pada Selasa, 1 September 2026, dari Wamena.
Menurut Theo, pertanyaan ini bukan untuk menunjuk atau menyalahkan pemerintahan tertentu, tapi pertanyaan itu justru lahir dari penderitaan yang ditanggung masyarakat sipil hari demi hari. Mereka yang tidak pernah memegang senjata justru menjadi pihak yang paling banyak kehilangan. Kehilangan sanak saudara, kehilangan rumah, kehilangan rasa aman, hingga kehilangan kesempatan bersekolah, berobat, dan bekerja dengan tenang. Di antara dua kekuatan yang saling berhadapan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata — warga biasa terjebak di tengah tanpa pelindung.
“Orang-orang yang bukan pihak dalam pertempuran justru dipaksa menanggung akibat,” tegas Theo.
Pemerintah dari masa ke masa telah mencoba berbagai cara: pembangunan digalakkan, otonomi khusus diberikan, operasi keamanan dijalankan. Namun satu hal yang tetap belum berubah, yaitu : kekerasan terus berulang. Kekerasan dibalas dengan kekerasan, lahirlah korban baru. Korban melahirkan kemarahan, kemarahan melahirkan pembalasan, dan siklus itu terus berputar. Jika tidak dihentikan, ia akan diwariskan kepada anak cucu.
Menurut Direktur YKKMP, mengandalkan pendekatan keamanan semata ternyata belum mampu menyelesaikan akar persoalan. Papua tidak membutuhkan perang yang lebih panjang, melainkan keberanian politik untuk mencari jalan damai yang berkelanjutan. Pembangunan, keamanan, dan penegakan hukum memang penting — tetapi semuanya belum akan cukup jika akar masalah dan keluhan masyarakat tidak didengarkan secara terbuka, jujur, dan konstruktif.
“Papua tidak hanya membutuhkan presiden yang kuat, melainkan presiden yang berani membangun perdamaian,” ujar Theo.
Pemimpin yang dibutuhkan bukan sekadar mampu memenangkan perang, melainkan berani mengakhirinya. Ia harus bersedia mendengarkan suara masyarakat, membuka ruang dialog yang bermakna, menjamin perlindungan tanpa diskriminasi, serta memastikan setiap korban berhak mendapat keadilan, kebenaran, dan pemulihan.
Dialog pun dinilai bukan tanda kelemahan, bukan pula berarti menyerah atau melegitimasi kekerasan. Dialog adalah instrumen politik untuk mencari penyelesaian yang damai — asalkan dilakukan dengan jujur, setara, menghormati hukum dan hak asasi manusia, serta membawa hasil nyata, bukan sekadar seremonial belaka.
Sampai kapan masyarakat sipil harus menjadi tumbal? Berapa banyak lagi anak yang kehilangan orang tua, berapa banyak keluarga yang harus mengungsi, berapa banyak nyawa yang harus hilang sebelum semua pihak benar-benar berkomitmen menghentikan kekerasan?
“Kita tidak boleh lagi mengurangi penderitaan itu sekadar menjadi angka statistik,” tegas Theo. “Di balik setiap angka, ada manusia yang hidupnya dirampas.”
Sudah saatnya Indonesia berani mengambil jalan baru: dari kekerasan menuju dialog, dari ketakutan menuju kepercayaan, dari saling tuduh menuju keadilan dan fakta, dari impunitas menuju pertanggungjawaban, dari konflik menuju rekonsiliasi, dan dari ketidakamanan menuju perdamaian yang sejati.
Karena negara yang kuat bukanlah negara yang menolak berunding. Negara yang kuat adalah negara yang berani menyelesaikan konflik tanpa membiarkan rakyatnya terus menjadi korban.
Rakyat Papua, tanpa memandang asal usul, berhak hidup aman, bekerja, bersekolah, beribadah, dan membesarkan anak tanpa rasa takut. Sudah waktunya berhenti bertanya siapa yang memenangkan perang, dan mulai bertanya: kapan perang ini akan berakhir?
Papua membutuhkan perdamaian. Indonesia membutuhkan keberanian untuk mewujudkannya. (ka)
