Sebuah regulasi agung yang menjadi payung perlindungan bagi seluruh masyarakat adat di tanah Papua Tengah.
NABIRE (10/11/26), NGK — Sebuah tonggak bersejarah lahir di Nabire. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mencapai kesepakatan penuh atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Sebuah regulasi agung yang menjadi payung perlindungan bagi seluruh masyarakat adat di tanah Papua Tengah.
Rapat strategis yang digelar oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua Tengah pada 10 November 2026 di kantor DPR Papua Tengah ini membahas secara mendalam materi inti Raperdasi yang sangat dinanti-nantikan kehadirannya. Hadir memperkuat pembahasan ini perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Papua Tengah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, serta Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah.
Raperdasi ini mencakup hal-hal sangat strategis: perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, suku-suku, serta wilayah budaya di Papua Tengah; pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat; hingga pengaturan prinsip Padiatapam atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) yang menjadi jaminan kedaulatan masyarakat adat atas wilayah dan kehidupannya!
John NR Gobai, Wakil Ketua DPR Papua Tengah, menjelaskan penataan kelembagaan Komisi Masyarakat Adat yang telah ditetapkan berada di bawah naungan Organisasi Perangkat Daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung — langkah strategis yang diambil dengan berbagai pertimbangan optimalisasi dan efisiensi agar fungsi pengawalan berjalan maksimal.
Regulasi agung ini mencakup seluruh wilayah adat yang berada di Provinsi Papua Tengah, meliputi wilayah adat Sarera, Meepago, Lapago, Boomberai, dan Anim Ha, serta mencakup seluruh keberadaan suku-suku yang hidup dan berkarya di tanah ini.
Kehadiran Komisi Masyarakat Adat yang berada di bawah OPD diharapkan mampu menjadi garda terdepan yang mengawal, memastikan, serta menyumbangkan pemikiran-pemikiran cemerlang agar pelaksanaan Peraturan Daerah ini berjalan mulus, tepat sasaran, dan benar-benar membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat hukum adat di Papua Tengah.
Raperdasi ini bukan sekadar aturan, melainkan bukti nyata pengakuan negara terhadap kedaulatan, keberadaan, dan kesejahteraan masyarakat adat di tPapua Tengah yang kita cintai. (ka)
