JAYAPURA (6/3/26), NGK – Tak henti-hentinya, persoalan hak guru di Kabupaten Jayapura. Sudah tiga tahun, sejak 2023 hingga 2026, persoalan hak guru terus mencuat.
Para guru dari 19 Distrik di kabupaten yang dipimpin Yunus Wonda itu, terus saja menyuarakan hak-hak mereka melalui berbagai aksi lantaran hak-hak mereka yang terabaikan karena keterbatasan dana dan birokrasi yang menghambat pembayaran hak-hak guru.
Pada Semester genap pada 2025/2026, menurut data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan, di Kabupaten Jayapura ada 2.444 orang guru di semua jenjang pendidikan.
Tuntutan mereka tentang Tunjangan Profesi Guru (TPG) ke-13 dan ke-14, gaji yang terlambat, sampai pada pemotongan gaji guru dan juga hak-hak yang terabaikan dari para guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Bahkan pada Senin 6 Januari 2025, ratusan guru dari berbagai jenjang Pendidikan, beraksi menuntut haknya yang belum dibayarkan dari tahun 2023 hingga 2025 ini.
Sedangkan para birokrat yang dikomandani oleh Bupati Yunus Wonda belum terbuka untuk mengungkapkan tentang adanya kebijakan pemerintah pusat tentang penurunan transfer anggaran pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah dalam tiga tahun terakhir.
Kondisi ini pernah mendapat sorotan dari anggota DPR Kabupaten Jayapura, Clief Ohee pada Selasa (20/1/2026) di Sentani seperti yang dilansir media Jubi.id pada 21 Januari 2026. Clief Ohee meminta agar Pemerintah Kabupaten Jayapura mengurangi kegiatan seremonial, karena kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Jayapura 2026 yang mengalami defisit.
Menurut Ohee, Pemerintah Kabupaten Jayapura belum menunjukkan kepekaan terhadap kondisi keuangan daerah. Kegiatan seremonial yang terus dilakukan selama ini dinilai tidak sejalan dengan situasi keuangan daerah yang sedang sulit.
Ohee menyatakan Pemerintah Kabupaten Jayapura seharusnya lebih fokus kepada program-program strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan bukan berfokus kepada kegiatan yang bersifat simbolik dan minim manfaat.
Sementara itu, sejumlah berita tentang peristiwa politik dan sosial di kanal Nasional Tempo mendapat sorotan dari mayoritas pembaca. Berita itu adalah penyebab gaji guru turun pada 2026.
Dalam berbagai kanal berita, Ketua Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menyoroti penurunan signifikan porsi transfer anggaran pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah dalam tiga tahun terakhir.
Iman Zanatul Haeri menilai, kebijakan tersebut berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah membiayai guru, terutama guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menurut data yang disampaikan P2G, pada 2024 total anggaran pendidikan mencapai Rp 655 triliun. Dari jumlah itu, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 346 triliun atau 52,82 persen. Namun pada 2025, meski total anggaran pendidikan naik menjadi Rp 724 triliun, transfer ke daerah hanya sekitar Rp 347,9 triliun atau 48,08 persen.
Penurunan lebih tajam terjadi pada 2026. Dari total anggaran pendidikan Rp 769 triliun, transfer ke daerah menyusut menjadi Rp 264 triliun atau hanya 34,33 persen. “Artinya, meski total anggaran pendidikan naik, porsi yang ditransfer ke daerah justru turun drastis,” kata Iman saat dihubungi pada Selasa, 3 Maret 2026.
Iman menyebut, penurunan transfer berdampak terhadap lebih dari 500 pemerintah daerah yang mengalami penurunan pendanaan pendidikan. Akibatnya, sejumlah daerah disebut tidak sanggup membayar gaji penuh guru PPPK.
Lalu bagaimana dengan nasib 2.444 guru di Kabupaten Jayapura? Yang pasti, berbagai aksi yang digelar sejak 2023 hingga 2026 itu, merupakan bentuk kekecewaan mereka karena hak – hak mereka yang belum diselesaikan.
Sampai kapan kah nasib guru di Kabupaten Jayapura terus terabaikan? (ian)
