TIMIKA (20/3/26), NGK – Di tengah dinamika pembangunan daerah yang pesat, Pemerintah Kabupaten Mimika mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi tata kelola pemerintahannya.
“Salah satu pilar utamanya adalah penerapan prinsip meritokrasi dalam setiap proses rotasi dan mutasi jabatan. Ini bukan sekadar pergantian posisi, melainkan sebuah filosofi yang mengutamakan kemampuan, prestasi dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai modal utama dalam melayani Masyarakat,” penegasan ini disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam diskusi publik bertajuk ‘Rotasi Jabatan di Mimika Menjaga Meritokrasi dan Keadilan Bagi OAP’ yang digelar Forum Alumni Cipayung Mimika di Timika, Kamis (19/3).
Lebih dari Sekadar Ganti Posisi
Rettob menjelaskan, prinsip meritokrasi, yang berarti “kekuasaan berdasarkan kelayakan,” bukanlah konsep baru. Namun, penerapannya dalam konteks pemerintahan daerah seperti di Mimika menjadi krusial. Ini adalah sistem yang secara tegas menempatkan individu pada jabatan atau posisi berdasarkan apa yang mereka mampu, bukan siapa mereka kenal. Kekerabatan, kekayaan, popularitas, atau kedekatan politik disingkirkan, digantikan oleh tolok ukur objektif: kompetensi, rekam jejak prestasi, dan integritas moral.
“Kita ingin membangun pemerintahan yang profesional, efektif, dan adil. Itu hanya bisa dicapai jika kita menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, berdasarkan kemampuan mereka,” ujar Bupati Rettob.
Bupati yang kerap disapa dengan JR itu, menguraikan tentang manfaat nyata bagi Mimika.
Dikatakan, penerapan meritokrasi di Mimika bukan tanpa alasan. Ada serangkaian manfaat signifikan yang diharapkan dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat:
- Aparatur Berkualitas Tinggi: Dengan menyeleksi berdasarkan kompetensi, Mimika akan memiliki ASN yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi pada pelayanan publik. Mereka adalah ujung tombak yang akan menerjemahkan visi pembangunan daerah menjadi program nyata.
- Perisai Anti-Nepotisme: Meritokrasi menjadi benteng pertahanan ampuh melawan praktik nepotisme dan politik dinasti yang kerap merusak tatanan birokrasi. Kesempatan karir terbuka lebar bagi siapa saja yang memiliki kapasitas, tanpa memandang latar belakang. Hal ini menjaga kesehatan demokrasi dan mencegah terjadinya monopoli kekuasaan.
- Kepercayaan Publik yang Tumbuh: Ketika masyarakat melihat pejabat publik bekerja berdasarkan kemampuan dan integritas, kepercayaan terhadap pemerintah akan tumbuh. Ini adalah modal sosial yang tak ternilai bagi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan.
- Peluang Karir yang Adil: Bagi ASN di Mimika, meritokrasi membuka jalan bagi mobilitas sosial vertikal. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih posisi impian melalui jalur prestasi dan pengembangan diri, bukan melalui jalur pintas yang tidak sehat.
Fondasi Transparansi dan Ketidakberpihakan
Keberhasilan penerapan meritokrasi sangat bergantung pada dua pilar utama: transparansi dan ketidakberpihakan. Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap proses seleksi, penilaian, hingga promosi jabatan dilakukan secara terbuka. Semua tahapan harus dapat diakses dan dipantau oleh publik, sehingga meminimalkan ruang bagi praktik curang.
Ketidakberpihakan menjadi jaminan bahwa keputusan yang diambil murni berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, bebas dari intervensi pihak manapun yang tidak berkepentingan. Hal ini juga didukung oleh upaya berkelanjutan dalam mendorong pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada kompetensi, agar ASN Mimika senantiasa siap menghadapi tantangan dan tuntutan zaman.
Rotasi jabatan di Mimika kini bukan lagi sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah strategi jitu untuk membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Dengan berpegang teguh pada prinsip meritokrasi, Mimika melangkah pasti menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
Johanes Rettob menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan pemetaan kompetensi terhadap sekitar 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak September 2025. Langkah ini menjadi dasar dalam menentukan posisi jabatan secara objektif dan terukur.
Dalam forum tersebut, Bupati Rettob juga menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memberikan ruang yang adil bagi OAP dalam struktur pemerintahan.
BACA JUGA : https://www.newguineakurir.com/2026/03/20/rettob-kemong-penyelamat-asn-lulusan-sma-akan-dibiayai-kuliah-hingga-s1/ – Rettob – Kemong Penyelamat ASN Lulusan SMA, Akan Dibiayai Kuliah Hingga S1
Sejumlah jabatan strategis, seperti kepala distrik di wilayah Amungme dan Kamoro, disebut telah diisi oleh putra daerah.
Menjawab tudingan terkait kebijakan rotasi jabatan yang dikatakan penempatan pejabat tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan seperti terjadi pada Fransiskus Bokeyau dan sejumlah pejabat lainnya, Bupati Rettob menjelaskan penempatan pejabat tersebut sesuai dengan pilihan pada saat mereka mengikuti lelang.
Bupati Rettob menjelaskan Fransiskus Bokeyau, sebenarnya dirinya sama sepemikiran dengan masyarakat dan berharap yang bersangkutan dapat menjadi suksesor Kepala Dinas Pendidikan.
Namun saat itu, posisi Kepala Dinas Pendidikan masih ada pejabat definitifnya (Jeni Usmani -Red) sehingga tidak dilakukan lelang
Disisi lain lanjut Bupati Rettob, Fransiskus Bokeyau berdasarkan data kepegawaian pensiun pada Januari 2026 lalu jika tidak menjabat pada posisi jabatan eselon II.
“Untuk itu kami mengangkat yang bersangkutan menjadi Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pada akhir 2025 lalu dengan demikian masa pengabdiannya sebagai ASN bisa diperpanjang hingga dua tahun,” ujarnya.
Sementara untuk Marselino Mameyau, AMK., SKM yang memiliki latar belakang pendidikan kesehatan yang dilantik sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika, Bupati Rettob menegaskan yang bersangkutan dilantik dalam jabatan tersebut karena pilihan saat mengikuti seleksi terbuka pejabat eselon II.
“Kami menyadari latarbelakang yang bersangkutan di kesehatan, namun saat dilaksanakan seleksi pejabat eselon II jabatan Kepala Dinas Kesehatan tidak dilakukan lelang sehingga ia memilih mengikuti lelang di Dinas PTSP. Jadi yang bersangkutan dilantik berdasar pilihan saat mengikuti lelang,” jelasnya.
Selain itu Bupati Rettob juga mengungkapkan dari total 38 jabatan Eselon II, masih terdapat 11 posisi yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan akan segera dilelang secara terbuka guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Proses rotasi dan mutasi ini, lanjutnya, dilakukan secara bertahap berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Saat ini, sekitar 120 jabatan masih menunggu rekomendasi BKN, dengan target pelantikan dijadwalkan pada April 2026.
Penataan jabatan juga dipengaruhi oleh perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk penggabungan sejumlah dinas serta pembentukan badan baru seperti Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
Bupati Rettob menegaskan seluruh proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan manajemen ASN dan bebas dari kepentingan tertentu.
Diskusi bersama Forum Alumni Cipayung ini diharapkan menjadi ruang kontrol publik, khususnya kalangan intelektual, dalam mengawal reformasi birokrasi yang adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat Papua. (tob/ka)
