Pentingnya Kecepatan dan Ketelitian dalam Pengelolaan APBD
TIMIKA (28/4/26), NGK – Waktu terus berjalan, dan bulan April hampir berganti. Bagi Pemerintah Kabupaten Mimika, pertengahan tahun bukan sekadar peralihan kalender, melainkan sebuah alarm keras bahwa roda pemerintahan harus bergerak lebih cepat.
Di Ball Room Kantor BPKAD Mimika, Selasa (28/04/2026), suasana terasa khidmat namun penuh semangat. Puluhan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkumpul dalam satu tujuan: memperkuat pemahaman agar pelaksanaan anggaran barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 bisa berjalan maksimal.
Hadir pada sosialisasi ini, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, Ketua DPRD Mimika, Primus Natikapereyau, Pj Sekda Mimika, Abraham Kateyauw serta perwakilan Forkopimda.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat membuka acara dengan tegas namun penuh kekeluargaan menekankan bahwa sosialisasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan obat dari pengalaman pahit di tahun-tahun sebelumnya.
“Pengalaman tahun lalu membuat kita sadar, penyerapan anggaran kita sangat rendah, tidak maksimal, karena keterlambatan. Kalau kita belum mulai sekarang, ini bahaya bagi kita,” ujar Bupati Rettob di hadapan para peserta.
PA/KPA dan PPK adalah Kunci
Bupati menegaskan, PA, KPA, dan PPK adalah kunci utama. Mereka bukan hanya sekadar penanda tangan, melainkan motor penggerak yang memastikan uang rakyat bisa berubah menjadi manfaat nyata secepat mungkin.
Oleh karena itu, identifikasi kebutuhan dan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) harus dilakukan sedini mungkin. Bahkan, proses tender atau seleksi pun diharapkan sudah bisa berjalan lebih awal, bahkan sebelum dokumen anggaran sepenuhnya turun, agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun.
“Saya minta, peran PPK ini betul-betul dijalankan. Kalau ada keterlambatan, marah ke PPK saja. Karena PPK adalah ujung tombak waktu,” tegasnya dengan gaya khas yang membaur.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah soal human resources atau sumber daya manusia. Bupati menegaskan PPK yang ditunjuk harus benar-benar memiliki kompetensi dan sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa yang valid.
“Masih banyak OPD yang sampai hari ini belum mengusulkan PA dan PPK-nya. Ini harus segera diperbaiki. Jangan sampai orang yang ditugaskan tidak paham ilmunya, nanti malah bikin masalah,” imbuhnya.
Selain itu, penggunaan sistem elektronik seperti e-purchasing dan kontrak elektronik mutlak diperlukan. Ini bukan hanya untuk mempercepat administrasi, tapi juga menjamin transparansi. “Kita ingin jalan yang bersih, jalan yang baik. Kalau tidak tahu buat salah tidak apa-apa, tapi kalau sudah tahu tapi masih buat salah karena asal-asalan, itu kesalahan kita sendiri,” pesannya.
Waspada, Jangan Sampai Tertipu!
Dalam arahannya, Bupati juga memberikan peringatan keras soal kualitas pekerjaan dan pemilihan penyedia jasa. Ia mengingatkan agar berhati-hati terhadap kontraktor yang hanya ‘numpang nama’ orang Papua tanpa kemampuan, atau yang menawarkan harga terlalu murah namun kualitasnya buruk.
“Perhatikan spesifikasi teknisnya. Jangan sampai pekerjaan terlihat selesai di depan, tapi di belakang tidak dikerjakan. Jangan sampai kita tertipu, apalagi dengan teknologi sekarang bisa dilihat pakai drone,” ujarnya disambut tawa namun serius para hadirin.
Ia juga meminta agar skema multi years atau pekerjaan tahun jamak dimaksimalkan untuk proyek-proyek besar, agar pembangunan lebih terencana dan tidak terburu-buru yang berakibat pada penambahan anggaran (adendum) di kemudian hari.
Menutup sambutannya, Johannes Rettob mengajak seluruh jajaran untuk meninggalkan kebiasaan buruk masa lalu. Tahun 2026 harus menjadi awal dari langkah baru yang lebih profesional, cepat, dan tepat.
Targetnya jelas: kontrak harus sudah ditandatangani jauh sebelum akhir tahun, idealnya sebelum Natal, agar pekerjaan fisik bisa segera dikerjakan dan dinikmati masyarakat.
“Kita buat suasana yang baru, dengan langkah-langkah yang baru, dan tanggung jawab yang paling baik. Karena kalian adalah pemimpin yang mengerti, jangan sampai dikalahkan oleh anak buah atau oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutup Bupati.
Acara sosialisasi yang digelar oleh Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Mimika ini diharapkan menjadi titik balik, di mana anggaran tidak lagi hanya menjadi angka di atas kertas, melainkan bergerak nyata membangun Mimika yang lebih sejahtera. (tob/ka)
