Para gubernur se Papua harus bersatu dan menghadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk mempertanyakan, ada apa dengan Papua sehingga darah dan air mata terus tercucur?
TIMIKA (6/7/26), NGK — Di balik lembah dan pegunungan Kabupaten Intan Jaya yang menyimpan keindahan alam tiada tara, tersembunyi realitas kelam yang menyayat hati. Selama sebulan terakhir, wilayah ini berubah menjadi medan pertempuran yang tak kenal ampun.
Operasi keamanan yang digelar dengan intensitas tinggi, justru menjerumuskan warga sipil ke dalam lingkaran ketakutan, kehilangan tempat tinggal, hingga melayangnya nyawa orang-orang tak berdosa. Melalui Konferensi Pers yang digelar oleh Sekretariat Keuskupan Timika pada Senin (6/7/2026), gambaran pahit krisis kemanusiaan ini terungkap dengan gamblang, menampakkan betapa rapuhnya kehidupan rakyat di tengah derasnya arus militerisasi.
Jejak kekerasan tercatat rapi dalam laporan yang disampaikan. Dimulai pada 18 Juni 2026, di Kampung Danggoa, Distrik Sugapa, dua perempuan tengah mengurus kebun mereka tanpa menduga bahaya melayang dari udara. Sebuah granat yang diluncurkan lewat pesawat nirawak meledak tepat di lokasi tersebut, melukai Oktopina Hogajau (40 tahun) dan Aliana Pogau (45 tahun). Empat hari berselang, serangan serupa terulang di Zanamba, Distrik Hitadipa, menyasar langsung pemukiman warga dan merenggut nyawa Makelon Majau. Udara di Intan Jaya seolah tak lagi aman untuk dihirup, bahkan saat seseorang sedang berada di rumah sendiri.
Kekerasan tak hanya berhenti pada serangan bersenjata. Dalam catatan yang dikumpulkan, terungkap kasus kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Dugaan tindak pemerkosaan terhadap istri Kepala Distrik Sugapa di pos pengamanan militer pada bulan Juni. Di tengah kekacauan itu, kebebasan bergerak pun hilang. Pada 24 Juni, Paskalis Pogau ditangkap secara sepihak di Yokatapa tanpa proses hukum yang jelas, hanya dengan tuduhan samar sebagai simpatisan kelompok bersenjata.
Puncak ketegangan terjadi pada 26 hingga 27 Juni. Bentrokan sengit meletus di wilayah Mbamogo dan Danggoa. Di tengah kepulan asap dan dentuman senjata, rumah-rumah warga dibakar habis. Ribuan keluarga terpaksa mengungsi, meninggalkan harta benda dan masa depan mereka. Sementara itu, tujuh anggota aparat keamanan juga menjadi korban, dua di antaranya meninggal dunia dan sisanya harus dievakuasi secara mendesak. Namun, dampak paling memilukan menyentuh kalangan pemuka agama. Pendeta Elianus Agimbau ditangkap, diinterogasi, dan jasadnya ditemukan terbujur kaku di semak-semak pada 30 Juni, seolah sengaja disembunyikan dari pandangan dunia.
Darah terus mengalir. Pada 29 Juni, mobil milik Paroki Santo Mikhel di Bilogai diserang dan tembak, melukai Daud Hagisimijau dan Kiko Hagisimijau. Sehari setelah pemakaman Pendeta Elianus, jenazah Okto Tigau (19 tahun) ditemukan tak bernyawa di dekat pos pertahanan. Malam itu, suara tembakan bergemuruh memenuhi Kota Sugapa, membuat warga ketakutan di balik pintu yang terkunci rapat. Dan pada 2 Juli, seorang ibu hamil tua bernama Melkiana Duwitau menjadi korban tembakan di tengah malam yang gelap gulita.
“Pendekatan militer yang diperbesar skala ini justru gagal melindungi warga sipil. Sebaliknya, ia menjadi sumber ancaman utama bagi kehidupan mereka,” tegas pernyataan resmi Keuskupan Timika.
Analisis menunjukkan bahwa eskalasi ini melanggar hak paling dasar: hak untuk hidup, hak atas tempat tinggal, akses pendidikan dan kesehatan, serta hak hidup tanpa rasa takut. Perbedaan keterangan antara laporan warga dan penjelasan aparat keamanan mempertegas satu hal: dibutuhkan kejelasan yang tak lagi bisa ditunda.
Menyikapi situasi yang kian memburuk ini, Keuskupan Timika melontarkan seruan keras dan tuntutan tegas. Pemerintah diminta segera mengkaji ulang penempatan pasukan dalam jumlah besar yang justru memicu ketegangan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia wajib membentuk tim penyelidik independen untuk mengungkap fakta di balik setiap insiden. Jika ditemukan bukti pelanggaran hukum, penuntutan harus dilaksanakan tanpa pandang bulu. Selain itu, akses penuh bagi lembaga kemanusiaan, media, dan pengawas hak asasi harus dibuka lebar agar penderitaan rakyat tak lagi tertutup rapat.
Tampaknya, para gubernur se Papua harus bersatu dan menghadap Presiden Republik Indonsia, Prabowo Subianto untuk mempertanyakan, ada apa dengan Papua sehingga darah dan air mata terus tercucur ?
Di penghujung pernyataannya, Keuskupan Timika mengingatkan satu kebenaran abadi: perdamaian sejati tak bisa dibangun di atas tumpukan puing rumah dan genangan darah. “Selamatkan masyarakat sipil. Hentikan kekerasan. Tegakkan hak asasi manusia di Intan Jaya,” demikian kalimat penutup yang menggema, menjadi doa sekaligus seruan bagi seluruh elemen bangsa untuk menaruh nurani di atas segala kepentingan. (tob/ka)
