JAKARTA (17/7/26), NGK – Lima puluh tahun lebih tanah Papua telah menyatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun luka kemanusiaan di sana tak kunjung mengering. Justru semakin dalam, semakin berdarah, dan kini semakin terkubur di bawah bayang-bayang laras senapan yang makin rapat mengepung setiap jengkal tanahnya.
Peristiwa berdarah yang kembali meletus di Intan Jaya dan sejumlah wilayah konflik lain belakangan ini membuka mata seluruh bangsa, bahwa krisis di Papua bukan sekadar gangguan sesaat, melainkan penyakit kronis yang menahun, berulang tanpa henti, dan belum pernah disentuh dengan penyelesaian yang layak bagi martabat manusia.
Di tengah gemuruh tembakan dan asap pembakaran, Perempuan, bahkan yang sedang mengandung nyawa baru, anak-anak tak berdosa, petani yang sekadar ingin menanam harapan, tenaga kesehatan, guru, dan tokoh agama menjadi korban paling tak berdaya. Mereka tak ikut berperang, namun dipaksa menanggung beban paling berat dari pertikaian yang bukan buat mereka.
Sementara itu, arah kebijakan negara tampak semakin buntu pada satu jalan sempit: menambah kekuatan militer secara besar-besaran. Satuan pasukan baru didatangkan dari luar, benteng pertahanan dibangun di mana-mana, dan ribuan personel keamanan disebar ke berbagai wilayah. Namun pertanyaan besar tetap menggantung tinggi di langit Papua: apakah lebih banyak senjata, lebih banyak tentara, benar-benar menjadi jawaban atas kerinduan Orang Asli Papua? Atau justru menanam ketakutan abadi, meruntuhkan sisa kepercayaan, dan memperpanjang penderitaan yang tak berkesudahan?
Delapan organisasi gereja terbesar di Indonesia yang tergabung dalam Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI)—mulai dari PGI, KWI, PGPI, PGLII, PBI, Gereja Bala Keselamatan, GMAHK, hingga Gereja Ortodoks—kini bersatu dengan suara lantang membantah mitos palsu bahwa perdamaian lahir dari kekuatan senjata.
“Kami dipanggil menjadi pembawa damai,” tegas pernyataan bersama mereka, mengutip Matius 5:9. “Keamanan sejati tak pernah tumbuh dari debu mesiu, melainkan berakar kuat di atas keadilan, penghormatan tak tergoyahkan pada martabat setiap manusia, perlindungan hak hidup yang mutlak, dan keberanian mulia untuk duduk berdampingan dalam dialog yang jujur dan tulus.”
Sikap ini bukan sekadar seruan hati nurani agama, melainkan tegakan teguh konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 mewajibkan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah; Pasal 28A dan 28I menegaskan hak hidup adalah hak asasi yang mutlak, tak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. Maka setiap kebijakan—termasuk pendekatan keamanan di Papua—harus diuji dengan satu ukuran utama: apakah ia melindungi nyawa manusia, atau justru mengorbankannya demi kepentingan lain?
Luka yang Tak Bisa Dipatri dengan Senjata
Pengalaman puluhan tahun telah membuktikan dengan nyata dan pahit: pendekatan militeristik gagal total menciptakan damai yang berkeadilan. Ia tak mendamaikan, melainkan memusuhi; tak menyembuhkan, melainkan melukai lagi. Ia melahirkan ribuan pengungsi yang terasing di tanah sendiri, trauma yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan lingkaran kekerasan yang tak pernah putus. Peringatan keras dari Komnas HAM dan berbagai lembaga hak asasi lainnya pun seolah tak didengar sama sekali.
FUKRI menegaskan dengan tegas: kemajuan Papua tidak diukur dari berapa banyak tentara yang berpatroli, melainkan dari sekolah yang layak di setiap lembah, rumah sakit yang terjangkau di setiap kampung, tanah ulayat yang dihormati sebagai milik abadi leluhur, kesempatan hidup yang setara, dan rasa aman untuk berjalan, bekerja, dan beribadah tanpa rasa takut. “Ukuran keberhasilan pemerintahan bukanlah bertambahnya kekuatan senjata, melainkan berkurangnya air mata rakyat,” bunyi pernyataan itu menggema.
Saat ini ribuan jiwa masih mengungsi di pelosok Papua, kelaparan, putus sekolah, tanpa perlindungan memadai—sementara fokus negara masih tertuju pada penambahan pasukan dan pembangunan benteng. Ini adalah ironi paling menyakitkan: negara sibuk menjaga wilayah, tapi lupa menjaga penghuninya.
Selama ini seruan untuk duduk bersama, mendengarkan keluh kesah Orang Asli Papua, mengakui kenyataan yang berbeda, dan mencari jalan keluar yang menghargai semua pihak—selalu tertutup rapat dengan alasan keamanan. Padahal, dialog bukan tanda negara tak berdaya, melainkan bukti kedewasaan demokrasi yang sejati. Ia adalah keberanian untuk memeluk luka orang lain, membangun jembatan di atas tembok kebencian, dan menemukan jalan yang adil bagi semua.
“Kami tidak berpihak pada kekerasan dalam bentuk apa pun,” tegas FUKRI dengan bulat. “Kami berpihak pada kehidupan. Pada yang terluka, yang mengungsi, yang kehilangan orang tercinta. Sebagaimana firman Tuhan lewat Nabi Mikha: apa yang diminta darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allahmu?”
Oleh karena itu, FUKRI meminta pemerintah berhenti mencurigai pelayanan kemanusiaan gereja sebagai bentuk dukungan pada kelompok tertentu. Melayani yang menderita adalah tugas luhur kemanusiaan, harus didukung dan dilindungi, bukan dibayangi stigma menakutkan.
Di akhir pernyataan bersejarah ini, suara ribuan gereja di seluruh tanah air bergema menyatu: tempatkan keselamatan nyawa manusia sebagai prioritas tertinggi di atas segalanya. Berikan ruang bagi damai untuk tumbuh subur, bukan bagi ketakutan untuk merajalela. Semoga langit Papua tak lagi gelap oleh asap perang, melainkan diterangi cahaya harapan bahwa setiap manusia di sana—tanpa terkecuali—berhak hidup bermartabat, damai, dan bersatu dalam satu rumah besar bernama Indonesia.
Pernyataan sikap bersama ini disampaikan di Jakarta, 16 Juli 2026, atas nama seluruh jajaran Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, hingga Gereja Ortodoks Indonesia—menjadi satu suara paling bulat dari dunia keagamaan Indonesia terkait nasib tanah Papua dalam waktu belakangan ini. (ka)
