TIMIKA (15/7/26), NGK– Langkah kaki menuju generasi sehat, cerdas, dan tangguh di Kabupaten Mimika kini berhadapan dengan tantangan nyata. Dalam pertemuan presentasi Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Papua Tengah yang digelar di Timika pada Rabu (15/7/2026), Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Mimika, Emanuel Kemong yang juga Wakil Bupati Mimika menyuarakan harapan sekaligus kekhawatiran mendalam terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam benaknya, janji yang diharapkan dapat menyentuh setiap sudut tanah ini, namun hingga kini masih tertahan di pinggiran kota.
Pada pertemuan presentasi ini, Wakil Bupati Emanuel Kemong didampingi Pj Sekda, Abraham Kateyau, Asisten II Setda, Santi Sondang serta sejumlah Kepala OPD.
Saat membuka kegiatan presentasi BGN, Emanuel Kemong menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir, termasuk mitra terkait, atas kehadiran mereka dalam membahas nasib program strategis ini. Ia menegaskan peran Satgas sebagai pengawal, pengawas, dan pengevaluasi pelaksanaan program, sementara teknis pelaksanaan berada di tangan pelaksana langsung.
Namun, pertanyaan besar yang dilontarkan adalah, “Bagaimana kondisi 14 Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi? Apakah berjalan sesuai SOP, atau justru tersandung masalah?”
Kekhawatiran itu beralasan. Data yang dipaparkan menunjukkan dari total 20 SPPG yang tercatat di Mimika, hanya 12 yang beroperasi penuh. Enam lainnya ditangguhkan – tiga di antaranya karena masalah fasilitas Pembuangan Air Limbah (IPAL), dan sisanya masih melengkapi kelengkapan administrasi. Bahkan muncul informasi bahwa beberapa SPPG berhenti beraktivitas selama masa libur, yang memicu pertanyaan apakah program ini berjalan konsisten atau hanya bersifat sementara.
Lebih memilukan lagi, penyebaran SPPG belum merata. Hampir seluruh titik layanan terpusat di Kecamatan Mimika Baru, Wania, Kuala Kencana, dan Mimika Timur. Sementara itu, delapan kecamatan lain – mulai dari Mimika Barat Jauh, Tembagapura, Jila, hingga Akimuga dan Mimika Timur Jauh – masih berstatus nol layanan.
“Sebagian besar wilayah yang belum terjangkau masih berada di pedalaman. Mereka pun berhak merasakan manfaat makanan bergizi gratis ini,” tegas Kemong dengan nada penuh harap. Ia menekankan setelah memantapkan layanan di wilayah perkotaan, langkah selanjutnya mutlak harus merambah ke pelosok Mimika, agar tak ada satu pun warga yang tertinggal dari akses gizi yang layak.
Pertemuan ini juga mengungkap sejumlah hambatan penting yang menghambat laju program:
- Kesenjangan persepsi: Perlu penyatuan pandangan antara BGN daerah dan Satgas agar koordinasi berjalan selaras dan efektif.
- Minim dukungan fasilitas: Belum tersedianya sarana dasar seperti tempat cuci tangan di sekolah-sekolah, yang menjadi syarat mutlak pelaksanaan higienitas penyajian makanan.
- Penanganan kesehatan: Belum ada sistem terpadu untuk mengklarifikasi kasus gangguan pencernaan atau alergi yang mungkin muncul, serta kurangnya dukungan fasilitas laboratorium di daerah.
- Kelengkapan data: Ribuan ibu hamil, menyusui, dan balita belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga terhalang dari pendaftaran sebagai penerima manfaat.
Di tengah segala rintangan ini, komitmen tetap tegak. Badan Gizi Nasional menegaskan tujuan mulia program ini: memenuhi kebutuhan gizi sekaligus meningkatkan pengetahuan gizi bagi peserta didik maupun kelompok rentan lain, sesuai Perpres Nomor 83 Tahun 2024.
Wakil Bupati Kemong pun menutup dengan pesan yang menggetarkan hati: “Kita harus berjalan beriringan, menyelesaikan masalah satu per satu, hingga janji gizi gratis ini benar-benar menjadi kenyataan bagi setiap anak, setiap ibu, dan setiap warga Mimika – dari pinggir pantai hingga ke puncak bukit tertinggi.”
Kini, mata seluruh masyarakat Papua Tengah tertuju pada langkah nyata selanjutnya: kapan gizi sehat akan menyapa mereka yang selama ini menunggu di seberang jalan? (tob/ka)
