NABIRE (14/7/26), NGK – Aula Kali Senen, Distrik Nabire Barat, berubah menjadi panggung pemahaman yang menggema, pada Selasa 2 Juli 2026. Di aula ini, pesan paling mendasar tentang masa depan masyarakat Papua Tengah dilontarkan dengan tegas, yaitu tertib administrasi kependudukan bukan sekadar urusan surat-menyurat, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan, hak hidup, dan kemajuan yang sesungguhnya.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kampung menggelar sosialisasi penguatan kapasitas bagi aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa perhatian besar kini tertuju pada akar pelayanan—di tingkat kampung, tempat aspirasi dan kebutuhan warga berinteraksi paling dekat dengan pemerintah.
Membacakan arahan resmi Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Kepala Dinas Albertus Iyai, SE menegaskan pesan yang tak bisa ditawar: “Administrasi kependudukan yang lengkap adalah napas kesejahteraan hidup.” Tanpa Kartu Keluarga, KTP-el, akta kelahiran, perkawinan, hingga akta kematian yang sah, akses warga terhadap pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, perbankkan, perlindungan hukum, hingga kesempatan kerja akan tertutup rapat. Dokumen-dokumen itu bukan sekadar lembar kertas, melainkan identitas hukum yang membuktikan keberadaan setiap warga negara di mata negara.
Lebih dari itu, data kependudukan yang akurat dan mutakhir menjadi kompas bagi pemerintah. Tanpa data yang tepat, rencana pembangunan akan meleset, anggaran akan terbuang sia-sia, dan bantuan tak akan sampai ke tangan yang berhak. Maka, ketertiban administrasi adalah pondasi kokoh yang menopang setiap langkah kemajuan di tanah Papua Tengah.
Sosialisasi ini dirancang tak sekadar menyampaikan teori, melainkan membekali para pelaksana di garis depan. Dalam dua sesi materi yang mendalam, Sekretaris Dinas Yermias Mote.S, STP, M.IP membuka wawasan tentang betapa krusialnya data bagi individu maupun perencanaan di tingkat kampung. Sementara itu, Kepala Seksi Pengolahan Data Kabupaten Nabire Christian Paul Raymond, S.T membedah secara rinci syarat dan prosedur penerbitan dokumen, agar tak ada lagi kebingungan atau hambatan bagi warga yang ingin melengkapi haknya. Seluruh rangkaian dipandu dengan cermat oleh Kepala Seksi Evaluasi dan Monitoring Herman Anou, S.Sos, M.IP.
Ketua Panitia Pelaksana Roni Abidondifu, S.STP.M.Si menyambut hangat antusiasme aparat kedua kampung. Ia menekankan peran strategis mereka: “Bagi warga, dokumen adalah kunci hak. Bagi pemerintah kampung, data yang benar menjadi landasan menyusun program, menetapkan kebijakan, merencanakan anggaran, dan menyalurkan bantuan tepat sasaran.”
Dengan bekal ilmu baru ini, diharapkan Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu menjadi pelopor pelayanan prima. Aparat kampung diharapkan tak hanya mengurus administrasi dengan tertib, tetapi juga menjadi penggerak yang menyadarkan warga: melengkapi dokumen adalah cara kita memperjuangkan hak sendiri dan membangun daerah yang lebih baik.
Langkah kecil dari aula sederhana ini diharapkan menjadi gelombang besar di seluruh pelosok Papua Tengah. Ketika setiap warga memiliki identitas yang sah, ketika setiap data tercatat dengan benar, maka jalan menuju Papua Tengah yang maju, adil, dan sejahtera bukan lagi sekadar impian—melainkan kenyataan yang kita bangun bersama, satu lembar dokumen demi kemajuan yang abadi. (ka)
