NABIRE (14/7/26), NGK ,– Di ruang rapat yang penuh semangat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) secara resmi menyerahkan rekomendasi menyeluruh terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna yang berlangsung Selasa ini (14/7/2026).
LKPJ ini bukan sekadar laporan administratif, tapi dokumen ini adalah cermin jujur sekaligus peta arah bagi perjalanan pemerintahan daerah Papua Tengah ke depan.
Rekomendasi yang dibacakan juru bicara DPRPT, Fransiskus Xaverius Magai, merupakan amanat tegas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Ia menegaskan: ini bukan sekadar penilaian, melainkan masukan strategis demi melangkah lebih jauh, lebih cepat, dan lebih merata bagi seluruh rakyat Papua Tengah.
“Secara umum, kami melihat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Namun masih ada sejumlah titik yang belum mencapai sasaran—di situlah rekomendasi ini kami arahkan untuk perbaikan,” tegas Fransiskus.
Membangun Pondasi Layanan Dasar yang Lebih Kokoh
Sektor pendidikan menjadi sorotan utama. DPRPT meminta pendataan menyeluruh anak putus sekolah, pemerataan guru di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta peningkatan kesejahteraan pendidik di pedalaman. Percepatan status guru honorer dan perhatian khusus akses pendidikan di daerah rawan seperti Intan Jaya pun tak luput disampaikan, mengingat keterbatasan sarana masih menjadi tembok penghambat.
Di bidang kesehatan, apresiasi disampaikan atas perluasan jangkauan layanan. Namun langkah selanjutnya harus lebih tajam: penanggulangan HIV/AIDS, pemerataan tenaga medis, pengadaan alat vital seperti CT-Scan dan ventilator, penguatan layanan jemput bola, serta penanganan serius stunting dan pelayanan di wilayah 3T menjadi prioritas mendesak.
Menyentuh Persoalan Sosial dan Keadilan
Dewan juga menyoroti aspek kemanusiaan dan keadilan. Dampak konflik bersenjata terhadap warga sipil harus ditangani lebih serius, kesenjangan antarwilayah dikurangi, serta sengketa agraria terkait proyek strategis dicarikan jalan keluar. Regulasi pembatasan minuman keras dan pengawasan ketat hibah yayasan pun diminta segera disempurnakan agar sesuai aturan.
Peran perempuan dan perlindungan anak pun mendapat tempat istimewa. Mulai dari sosialisasi anti-kekerasan, pendidikan hukum, akses modal dan pelatihan keterampilan, hingga mendorong suara perempuan di meja pengambilan keputusan—semuanya menjadi kunci kemajuan bersama.
Memperkuat Tata Kelola dan Perencanaan
Kinerja Bapperida diapresiasi atas keberhasilan menyelesaikan dokumen perencanaan jangka panjang, namun ketidaksediaan RPJMD disorot sebagai risiko besar yang berpotensi memutus alur sinkronisasi pembangunan. Penyusunannya harus segera tuntas, disertai perencanaan berbasis data dan koordinasi lintas lembaga.
Biro Pengadaan diakui telah mendukung percepatan pembangunan, namun perlu meningkatkan kapasitas SDM, sistem elektronik, serta pengawasan agar tidak ada lagi keterlambatan pelaksanaan. Sementara itu, Inspektorat Daerah diminta memperkuat fungsi pengawasan dan audit—sebab capaian indikator kinerja, tindak lanjut hasil temuan, hingga kapabilitas pengawas internal masih perlu ditingkatkan demi tata kelola yang bersih dan akuntabel.
“Kami berharap Gubernur segera menyampaikan catatan ini kepada seluruh perangkat daerah, agar setiap poin menjadi landasan perbaikan nyata demi kemajuan Papua Tengah yang lebih baik,” tutup Fransiskus dengan harapan tinggi. (ka)
