TIMIKA (30/7/26), NGK — Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan bahwa implementasi Otonomi Khusus (Otsus) jilid dua melalui Rencana Induk Papua 2022-2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029 merupakan babak baru yang krusial untuk membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan Meki Nawipa dalam sambutannya pada acara Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Bappenas dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua yang berlangsung di Timika, Kamis (30/7/2026). Forum strategis ini dihadiri oleh Wakil Menteri PPN/Bappenas, para anggota Badan Pengarah Papua dari 6 provinsi, para gubernur atau yang mewakili, bupati/wali kota se-Tanah Papua, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Menurut Meki Nawipa, kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus memberikan harapan besar yang kini dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) tahun 2025-2029. Beleid tersebut memuat 19 program prioritas untuk mendukung terwujudnya Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, serta selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam konteks nasional, Papua memiliki peran penting untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia berbasis hilirisasi sumber daya alam, mendukung Asta Cita ketahanan pangan, ketahanan energi, keseimbangan iklim dunia, serta pengembangan investasi bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
12 Poin Kesepakatan Timika: Komitmen Bersama 6 Gubernur
Beberapa terobosan telah dilakukan oleh 6 Gubernur se-Tanah Papua melalui wadah Asosiasi Kepala Daerah Provinsi Se-Tanah Papua, yang menghasilkan 12 Poin Kesepakatan Timika pada 11 Mei 2026 lalu dan telah disampaikan secara resmi kepada Presiden. Adapun poin utama kesepakatan tersebut meliputi:
- Asosiasi Gubernur berkomitmen penuh mendukung penuh Asta Cita Presiden.
- Mendorong kelanjutan program strategis nasional berupa penuntasan Trans Papua, BBM satu harga, KEK Sorong, pariwisata Raja Ampat, kawasan industri Bintuni, Fakfak, Nabire, Biak, Timika, Merauke, serta sentra pertanian.
- Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kawasan di pusat pemerintahan provinsi di 4 Daerah Otonom Baru (DOB).
- Mendorong pembinaan berkelanjutan dari pemerintah pusat melalui pembentukan tim task force di setiap provinsi untuk memperkuat tata kelola dana Otsus serta Revisi UU Otsus Papua.
- Komitmen mendorong terwujudnya Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif serta implementasi RIPPP dan RAPPP.
- Mengawal peningkatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana janji Presiden di Istana pada 16 Desember 2025.
- Mendorong terwujudnya Papua sebagai Provinsi Olahraga yang memiliki payung hukum Inpres atau Perpres.
- Memperkuat kelembagaan Asosiasi Kepala Daerah melalui pembentukan legalitas badan hukum dan sekretariat yang dipimpin oleh Sekda provinsi.
- Membangun kolaborasi dengan Bupati/Walikota, MRP, DPRP, DPRK, BP3OKP, dan Komite Eksekutif Papua.
- Fokus pada program unggulan seperti pendataan sosial ekonomi terpilah OAP dan non-OAP, Sekolah Sepanjang Hari, beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan, dan perlindungan sosial OAP rentan.
- Menjaga filosofi kekayaan alam Papua: Satu untuk Enam, Enam untuk Satu; agar adil bagi seluruh masyarakat.
- Melaksanakan pertemuan rutin minimal satu kali dalam setahun guna merumuskan kebijakan strategis. Desain Koordinasi Lintas Sektor untuk Indonesia Emas 2045
Melalui forum dialog ini, Gubernur Meki Nawipa berharap koordinasi percepatan Pembangunan Papua semakin kuat. Tanpa desain koordinasi yang kuat, program pembangunan di Papua berisiko berjalan secara sektoral dan parsial, tidak tepat sasaran, serta tidak mampu menjawab akar persoalan mendasar secara komprehensif. Papua memiliki arti strategis guna mewujudkan sasaran Indonesia Emas 2045. Kualitas pembangunan Indonesia diukur tidak hanya dari capaian di wilayah maju, tetapi juga keberhasilan mengurangi ketimpangan, memperluas akses layanan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan negara.
Besar harapan agar dialog ini menghasilkan rekomendasi strategis sebagai pedoman mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berawal dari terbitnya matahari dari timur, yaitu pemerataan pembangunan nasional yang dimulai dari Tanah Papua. (krist)
