Setiap rupiah APBD harus benar-benar diarahkan untuk mempercepat pembangunan yang berkualitas, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, memperkuat ekonomi lokal, membuka keterisolasian wilayah, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.
NABIRE (31/7/26), NGK – Rapat Paripurna DPR Provinsi Papua Tengah bergema penuh semangat di Ruang Sidang pada Kamis (30/7/2026). Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, membawa kabar gemilang, pendapatan daerah melesat melampaui sasaran, meski masih ada ruang perbaikan untuk pembangunan yang lebih dahsyat!
Sidang ini dihadiri secara lengkap oleh Ketua beserta segenap Anggota DPR Papua Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, serta seluruh tamu undangan yang memadati ruangan.
Menurut Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, penyampaian dokumen ini bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan amanat konstitusi sekaligus bukti nyata akuntabilitas penuh pemerintah kepada rakyat, sebagaimana diamanatkan UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, dan Permendagri No.77 Tahun 2020.
Berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, capaian pendapatan daerah tahun 2025 mencatatkan angka luar biasa: terealisasi Rp4,126 triliun atau 101,46 persen dari target yang ditetapkan Rp4,066 triliun. Peningkatan kapasitas fiskal terlihat nyata pada Pendapatan Asli Daerah yang melesat hingga Rp601,70 miliar atau 114,50 persen dari sasaran, dengan kontribusi terbesar dari pajak daerah sebesar Rp543,38 miliar serta lonjakan penerimaan lain-lain PAD yang sah mencapai Rp58,32 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer terealisasi 99,30 persen dan lain-lain pendapatan daerah sah mencapai 100 persen tepat sasaran.
Dari sisi belanja, realisasi mencapai Rp3,781 triliun atau 78,57 persen dari pagu Rp4,812 triliun. Belanja operasi tercapai 80,28 persen, namun belanja modal baru terealisasi 61,92 persen—terutama pada gedung dan bangunan 50 persen serta jalan, jaringan dan irigasi 63,28 persen—menjadi catatan penting untuk segera diperbaiki agar pembangunan fisik bergerak lebih kencang.
Pencapaian paling mengejutkan, meski awalnya direncanakan defisit Rp745,37 miliar, realisasi justru mencatatkan surplus anggaran Rp345,19 miliar. Ditambah sisa lebih pembiayaan tahun sebelumnya sebesar Rp1,083 triliun, maka terkumpul SiLPA akhir tahun sebesar Rp1,429 triliun yang akan menjadi sumber energi pembiayaan pembangunan tahun mendatang.
“Keberhasilan ini adalah buah kerja sama seluruh elemen: pemerintah provinsi, DPR, pemerintah kabupaten, instansi vertikal, dunia usaha, dan segenap masyarakat Papua Tengah!” tegas Gubernur Meki Nawipa dengan penuh haru.
Meski demikian, pihaknya sadar sepenuhnya masih ada tantangan yang harus segera dituntaskan: menyempurnakan perencanaan yang lebih realistis, mempercepat pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun, menggenjot serapan belanja modal yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, mengoptimalkan PAD tanpa membebani masyarakat, memperkuat pengendalian keuangan, serta memastikan setiap rupiah APBD melahirkan manfaat nyata.
Sebagai provinsi muda yang terus tumbuh, Papua Tengah masih menghadapi rintangan keterbatasan infrastruktur, konektivitas wilayah, pelayanan dasar, dan penguatan kelembagaan. “Maka itu, setiap rupiah anggaran harus kita arahkan untuk memutus keterisolasian, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, serta menghadirkan pelayanan publik yang prima!” tandasnya.
Gubernur pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPR atas kemitraan yang terjalin erat, berharap rancangan perda ini dibahas secara terbuka dan konstruktif demi keputusan terbaik bagi seluruh putra-putri Papua Tengah. Akhirnya, dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, dokumen pertanggungjawaban ini diserahkan sepenuhnya untuk dibahas dan disetujui sesuai aturan yang berlaku.(ka/tob)
