Beranda Serba Serbi Merangkul Kelompok Marginal, Menguatkan Partisipasi Politik

Merangkul Kelompok Marginal, Menguatkan Partisipasi Politik

64
0
BERBAGI
Pemukiman di Kabupaten Mappi (Foto : PaCe BRauw)
Pemukiman di Kabupaten Mappi (Foto : PaCe BRauw)

PAGI itu, 20 Februari 2020, sekitar pukul 04.00 waktu Papua, Jeferson sudah meninggalkan anak dan istrinya yang masih terlelap tidur di rumahnya yang berdinding seng bekas. Jeferson memegang sapu menuju ke tempat tugasnya di jalan raya Tasangkapura. Ia harus membersihkan jalan sepanjang 1 kilo meter karena ia termasuk salah satu petugas kebersihan di Kota Jayapura.

Di dalam rumah kecil berdinding seng dan berlantai tanah, Jeferson hidup bersama istri dan lima orang anak. Tak ada penerangan listrik di rumahnya.

Dengan upah Rp 1.100.000, per bulan, Jeferson harus menghidupi istri dan anak-anaknya.  Anaknya yang tertua, terpaksa harus putus sekolah, karena tak ada biaya. Mereka makan pun, apa adanya.

Kehidupan Jeferson ini, adalah potret dari 926.000 jiwa, penduduk miskin di wilayah Provinsi Papua, menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Maret 2019.

Kehidupan keluarga Jeferson tak berdaya, dan digolongkan sebagai kelompok yang terpinggirkan atau marginal.

Terpinggirkan dan miskin tidak serta merta sama. Orang miskin biasanya masuk dalam kelompok terpinggirkan, tetapi orang yang terpinggirkan tidak selalu disebut miskin. Bagaimana lantas kelompok-kelompok terpinggirkan mendefinisikan dirinya? Bagi mereka, kelompok terpinggirkan mencakup orang yang mengalami satu atau lebih dimensi penyingkiran, diskriminasi atau eksploitasi di dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik kota.

Sekalipun banyak yang mengalami kesulitan ekonomi dan hidup dalam gaya hidup yang paling sederhana, namun kelompok terpinggirkan menolak istilah kemiskinan. Alasannya, karena istilah kemiskinan memiliki konotasi melarat. Kenyataannya, memang tidak semua dari kelompok mariginal di perkotaan seperti penyandang cacat atau pedagang kaki lima berada dalam kondisi seperti itu.

Secara umum, ada kelompok yang berusaha untuk pengentasan kemiskinan mencoba mendefinisikan kelompok mariginal, yaitu  kelompok atau pribadi yang datang dari sektor informal, yang sering tidak punya akses ke kekuasaan, dan yang memiliki pengaruh kecil dalam pembangunan.

Menurut Jeferson, bahwa dalam banyak kasus, mereka dimarjinalkan oleh kondisi struktural yang membuat mereka tak mampu menemukan kerja dan sedikit harapan untuk meningkatkan gaya hidup mereka: “Jika kami miskin, itu karena kami dibuat miskin. Sehingga, istilah yang tepat adalah bahwa kami dipinggirkan,” kata Jeferson.

Pengakuan Jeferson ini menunjukan, bahwa ada kondisi struktural dari marginalisasi di wilayah-wilayah perkotaan Indonesia. Kondisi ini terjadi karena adanya karakter kebijakan yang memprioritaskan pembangunan ekonomi dan investasi. Kemudian, sedikitnya akses kelompok sosial tertentu terhadap proses pengambilan keputusan, dan kurangnya transparansi dan keterbukaan dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan.

Sementara itu, muncul berbagai kebijakan untuk pemberdayaan kelompok marginal. Tapi upaya pemberdayaan kaum marjinal di Indonesia hanya sebatas materi kampanye semata oleh para elit politik.

Selama berlangsung pemilihan umum di Indonesia, ada empat kali pemilihan langsung pasca reformasi. Dan pemberdayaan kaum marginal lebih sering dijadikan bahan kampanye semata. Namun tidak pernah ada realisasi.

Dari kajian lapangan, kelompok-kelompok marginal seperti petani, nelayan, pemulung, tukang becak, dan kaum disabilitas sering kali mengeluhkan permasalahan klasik kehidupan mereka.

Pemerintah bukan mengabaikan  kondisi kelompok-kelompok ini. Namun berbagai program pemberdayaan sering kali tidak memberikan hasil nyata untuk peningkatan taraf kehidupan. Kondisi ini berubah meski rezim silih berganti.

Jika dilihat secara politik, terutama pasca reformasi, proses pemilihan secara demokrasi seharusnya mampu membawa kesejahteraan bagi kelompok marginal.

Terlebih lagi pada pemilihan 2019 ini, situasi politik tengah memasuki semua bidang, maka sudah saatnya elit politik memberi perhatian pada program-program keberdayaan kaum marginal. Khususnya pada keberadaan peraturan daerah (Perda) tentang pemberdayaan kaum disabilitas.

Lalu bagaimana dengan Jeferson atau kelompok marginal lainnya di Papua ?

Sesungguhnya rakyat di Papua ini kaya.  Tapi ternyata cukup banyak rakyat di Papua yang termarginalisai. Mereka termarginal atau miskin di atas kekayaannya. Mereka tidak berdaya untuk menolong dirinya karena kita tidak tahu caranya atau strategi untuk menolong dirinya sendiri.

Untuk membawa rakyat keluar dari kungkungan kemiskinan, maka melalui program pemberdayaan rakyat seharusnya dibiayai dari dana Otsus yang  Pemerintah  berikan kepada rakyat di seluruh negeri ini. Dengan uang stimulus ini, kamu harus kerja mengikuti prosedur sesuai aturan sehingga setiap tahun, uang Rp 1 Triliun yang masuk ke kampung akan menjadi Rp 5 triliun bahkan nanti di setiap kampung beredar Rp 10 triliun. Saat itu, kita akan keluar dari kungkungan kemiskinan, kebohdohan, keterbelakangan, keterisiolasian dan Papua akan memasuki masa depan baru dan lebih cepat utk meraih sejahtera untuk semua di negeri ini.

Dengan strategi pembangunan yang berorientasi penuh kepada mereka yang termarginal, maka maka saya yakin, bahwa di Papua akan muncul generasi baru yang berkualitas.

Orang kampung harus punya maknaan  dan gizi yang baik, terutama gizi untuk  ibu hamil, balita dan anak sekolah. Kita juga galakan secara besar-besaran untuk perbaikan gizi sehingga terjadi perbaikan sel-sel otak sehingga nantinya tumbuh generasi baru yang lebih sehat dan berkualitas.

Selain upaya peningkatan kualitas sumber daya kelompok marginal, tapi juga perlu adanya upaya pemenuhan hak politik kaum marginal melalui pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota legislative.

Upaya membangun penyelenggaraan pilkada serentak yang mengakomodir pemenuhan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) secara maksimal, perlu terus didorong. Salah satunya, yaitu  terpenuhinya hak politik konstitusional bagi kelompok masyarakat rentan dan marginal.

Pemenuhan hak politik bagi kaum marginal ini diperlukan karena pelaksanaan Pemilu tidak boleh diwarnai unsur diskriminasi bagi kelompok rentan dan marginal. Hak kelompok marginal harus dipenuhi. Pemerintah tanpa membedakan dengan kelompk lain.

Menurut hasil pemantauan Komnas HAM di 17 daerah terkait perhelatan Pilkada Serentak tahun 2015, ada sejumlah masalah yang berujung kepada belum terpenuhinya aspek-aspek HAM bagi kelompok masyarakat rentan dan marginal.

Sejumlah masalah tersebut perlu menjadi fokus perbaikan bagi lembaga penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara umum Pilkada Serentak 2015 terselenggara baik, tapi perlu diperhatikan pendataan pemilih kelompok rentan, pengaturan domisili, TPS keliling, penundaan pilkada, penegakkan hukum, praktik politik uang, dan sistem memilih noken.  (Krist Ansaka)

Pemukiman di Kabupaten Mappi (Foto : PaCe BRauw)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here