Pemerintahan di Kabupaten Jayapura dilandah krisis. Akibatnya, muncul aksi demo berjilid-jilid. Ada yang salah urus.
SENTANI, NGK (14/1/25) – Siang itu, Selasa (14/1), sekitar pukul 10.00 Waktu Papua, pintu gerbang Kantor Bupati Jayapura ditutup. Asap hitam pun mengepul dari ban mobil yang dibakar.
Ada sekitar 100 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mewakili 6.845 orang ASN di Kabupaten Jayapura berjaga-jaga di pintu gerbang. Tak ada kendaraan yang masuk keluar kompleks kantor bupati.
Para ASN yang tergabung dalam Forum Komunikasi ASN Kabupaten Jayapura (Forsiap Nekat Jaya) sedang demo. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Jayapura membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dari triwulan empat tahun 2023 dan triwulan kedua maupun hingga jalan triwulan ketiga tahun 2024.
Selain itu, mereka juga menuntut pembayaran honor PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). tambahan gaji dan pemotongan biaya kegiatan dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
Setelah empat jam melakukan aksinya, Forsiap Nekat Jaya dibawah Kordinator Jack J Puraro diterima Pj Bupati, Semuel Siriwa yang saat itu didampingi oleh sejumlah kepala OPD.
Selain menyampaikan tuntutan para ASN itu, Jack J Puraro juga menegaskan, bahwa Semuel Siriwa sebagai Pj Bupati Jayapura telah menanggung beban dari pemimpin sebelumnya atau oknum pejabat berwenang yang dianggap sebagai mafia.
“Saya berharap, setelah selesai menjadi penjabat bupati, Bapak Siriwa dapat kembali bertugas di Pemerintahan Provinsi Papua dengan keadaan baik-baik saja. Jangan sampai terlibat dengan semua kejahatan yang dilakukan di Kabupaten Jayapura,” ungkap Puraro.
Namun dengan penuh semangat dan kerendahan hati, Pj Bupati Jayapura mengatakan, Ia akan tetap konsisten untuk bekerja menyelesaikan semua persoalan yang terjadi jika masih dipercayakan menjabat sebagai Pj Bupati Jayapura.
Siapakah pimpinan yang dimaksud Jack J Puraro yang telah meninggalkan beban sehingga muncul demo berjilid-jilid di Kabupaten Jayapura ?
Aksi demo menuntut hak ini diawali oleh ratusan guru dari berbagai jenjang pendidikan menggelar demo pada Senin, 6 Januari 2025. Mereka menuntut haknya yang belum dibayarkan dari tahun 2023 hingga 2025 ini.
Tampaknya, sejak pertengahan 2024 hingga pertengah Januari 2025, aksi demo terus terjadi di Pemerintahan Kabupaten Jayapura. Rata-rata dari berbagai demo itu, semuanya menuntut pembayaran hak-haknya.
Belum lagi aksi palang yang dilakukan masyarakat terhadap fasilitas umum, seperti sekolah, fasilitas kesehatan dan fasilitas umumnya lainnya.
Dengan munculnya, berbagai tuntutan, nampak bahwa pemerintahan di Kabupaten Jayapura sedang menghadapi persoalan keuangan. Kalau begitu, benarkah pernyataan Jack J Puraro, bahwa persoalan ini sebagai ulah dari pemimpin sebelumnya ? Entahlah! (Victor Done/KA)
