MANOKWARI, NGK – Kehadiran Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas untuk memberikan kuliah umum dan serta menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pihak kampus di Universitas Papua (UNIPA) Manokwari ditolak puluhan mahasiswa dengan menggelar aksi penolakan di Kampus UNIPA pada Jumaat, 25 April 2025.
Kuliah umum yang rencananya digelar di Aula Universitas Papua itu terpaksa dibatalkan pihak rektorat dan mahasiswa yang sudah berada dalam dalam aula, terpaksa meninggalkan aula atas desakan para pendemo.
Sementara itu, para mahasiswa yang mendatangi lokasi kuliah umum dan melakukan aksi protes dengan membawa berbagai pamflet berisi kritik terhadap PT Freeport.
Mereka menilai kehadiran perusahaan tambang tersebut di Papua tidak membawa dampak positif bagi masyarakat asli, terutama yang berada di sekitar wilayah tambang Tembagapura, Timika.
Beberapa pamflet bertuliskan penolakan tegas, seperti: “Kami mahasiswa Universitas Papua menolak dengan tegas MoU PT Freeport Indonesia dengan Universitas Papua dan segera cabut Cipta Karya PT Freeport oleh Amerika Serikat dan Indonesia,” serta “Tolak PT Freeport di Papua sebagai simbol kapitalis yang bermuara pada genosida dan ekosida terhadap bangsa West Papua.”
Aksi tersebut berlangsung hingga pihak kampus memutuskan untuk membatalkan seluruh agenda yang telah direncanakan.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua, Yenuson Rumaikeuw, menyampaikan bahwa penolakan ini merupakan bentuk perlawanan moral atas ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua akibat kehadiran PT Freeport selama puluhan tahun.
“Meski perusahaan tambang emas dan tembaga raksasa ini telah memberikan pemasukan besar bagi negara, namun di sisi lain, rakyat Papua terutama masyarakat adat di sekitar area pertambangan justru banyak yang mengalami dampak buruk dari aktivitas perusahaan tersebut,” ujar Yenuson Rumaikeuw saat diwawancarai di lingkungan kampus, Amban, Manokwari, Papua Barat, Jumat (25/4/2025).
Dalam orasinya, Yenuson Rumaikeuw menyoroti kerusakan lingkungan sebagai salah satu dampak paling serius.
“Aktivitas tambang terbuka yang dilakukan oleh PT Freeport telah menyebabkan pencemaran sungai-sungai utama di Mimika, seperti Sungai Aikwa dan Sungai Ajkwa. Lumpur tailing yang dibuang ke sungai telah mengubah ekosistem alami dan menghancurkan habitat ikan serta keanekaragaman hayati lainnya,” jelasnya.
Menurut hasil riset yang dikumpulkan BEM UNIPA, lebih dari 200.000 hektar lahan telah rusak akibat limbah tambang, menyebabkan sedimentasi berat dan ketidaksuburan lahan pertanian.
“Distribusi keuntungan tidak adil. Warga Papua masih hidup dalam kemiskinan, dengan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang sangat minim. Sementara posisi strategis di perusahaan lebih banyak diisi oleh pendatang,” kata Yenuson.
Selain dampak lingkungan dan ekonomi, mahasiswa juga menyoroti dampak sosial dan politik dari keberadaan PT Freeport, khususnya militerisasi kawasan tambang.
“Status Freeport sebagai objek vital nasional menjadikan wilayahnya dijaga ketat oleh aparat bersenjata. Ini seringkali memicu konflik dengan warga lokal dan kelompok pro-kemerdekaan. Bahkan, dalam beberapa insiden, terjadi pelanggaran HAM,” tegas Yenuson.
Menurutnya, berbagai laporan dari Komnas HAM dan organisasi internasional telah menunjukkan pola kekerasan yang berulang, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang berpihak kepada masyarakat adat Papua.
Menyikapi aksi mahasiswa tersebut, Wakil Rektor I Bidang Akademik UNIPA, Prof. Jhonni Marwa, didampingi oleh Rektor dan para Wakil Rektor lainnya, menyatakan bahwa seluruh agenda kuliah umum dan MoU resmi dibatalkan demi keamanan dan ketertiban kampus.
“Seharusnya kita bisa melaksanakan kuliah umum ini untuk menyampaikan aspirasi dan menjalin kerjasama. Namun dengan adanya aksi penolakan yang dinilai sudah mengganggu standar keamanan dari pihak PT.Freeport, maka mereka memutuskan untuk membatalkan kehadiran,” jelas Prof. Jhonni di hadapan mahasiswa.
Ia menambahkan bahwa rencana Universitas Papua menghadirkan PT. Freeport untuk memberikan kuliah umum dan MoU semua sudah dibatalkan. (KA)
