NABIRE (2/1/26), NGK – DAMRI terus perkuat konektivitas dengan melayani angkutan perintis di wilayah Provinsi Papua Tengah, khususnya di Nabire, dengan melayani beberapa rute perjalanan, yaitu Nabire menuju Kaladiri, Topo, Yaro, Makimi, Lagari, Sima, Kwatisore, dan Paniai.
“Bus DAMRI memiliki peran yang sangat vital dalam hal transportasi bagi masyarakat di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire guna membantu masyarakat membawa hasil kebun ke pasar, atau melayani Masyarakat ke Lagari, karadiri, topo, Sima, kwatisore dan Yaro,” ungkap Wakil Ketua IV DPR Provinsi Papua Tengah, John NR Gobai melalui pesannya whataspp kepada NGK, Senin (2/2/2026).
Selain itu, John NR Gobai menyampaikan bahwa, DAMRI juga pergi pulang dari Nabire melayani rute sampai ke Paniai, dengan melintasi Dogiyai dan Deiyai, pergi pulang. “Biayanya lebih dibanding sarana transportasi lain,” Wakil Ketua IV DPR Provinsi Papua Tengah itu.
John NR Gobai juga menegaskan, bahwa ia tak henti-hentinya untuk memperjuangkan trayek Nabir eke Paniai, pergi pulang.
“Jadi usai Pekan Olahraha Nasional (PON) tahun 2022, saya negoisasi dengan Kemterian Perhubungan dan Panitia PON, saya berhasil membawa ɓus kuning ke Nabire melalui kapal laut. Seluruh biaya angkut saya tanggung dan sampai Nabire lalu saya serahkan kepada DAMRI Nabire sebagai hibah dari Kementrian Perhubungan untuk digunakan membantu Masyarakat,” ujar John NR. Gobai
Dikatakan juga, peran DAMRI sama juga di Mimika. DAMRI di Mimika melayani berbagai daerah yang jauh dari kota seperti : Kiura, Miyoko, Iwaka, dan lain-lain.
“Dengan melihat pentingnya DAMRI yang sangat membantu masyarakat, maka kami ingin menyarankan kepada peerintah daerah agar dapat mempertimbangkan untuk memberikan hibah kepada DAMRI,” pintah John NR. Gobai.
Perhatian dan keberpihakan Wakil Ketua IV DPR Provinsi Papua Tengah terhadap rakyat asli Papua sudah teruji. Pria yang sebelumnya duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), jalur pengangkatan Otsus ini dikenal gigih memperjuangkan regulasi daerah yang memihak kepada orang asli Papua (OAP).
Ia pun berkomitmen melahirkan regulasi yang berpihak pada orang asli Papua di Provinsi Papua Tengah. (ka)
