Kesepakatan Timika
TIMIKA(12/5/26), NGK– Di tengah maraknya pembahasan tentang Otonomi Khusus (Otsus) dengan beragam pendapat dari masyarakat , enam pemimpin tertinggi dari enam provinsi di Tanah Papua berkumpul di Timika, Ibu Kota Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada Senin (11/5/2026) hingga Selasa (12/5/2026).
Bukan sekadar pertemuan rutin, Forum Koordinasi Strategis Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua ini melahirkan satu dokumen penting bernama ‘Kesepakatan Timika’ yang menjadi bukti nyata bahwa meski terbagi dalam wilayah administratif yang berbeda, hati dan tujuan pembangunan mereka tetaplah satu.
Di ruang pertemuan Hotel Horison Diana itu hadir Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa selaku Ketua Asosiasi, Gubernur Provinsi Papua, Matius D. Fakhiri, Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Wakil Gubernur, Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Selatan diwakili oleh Wakil Gubernur, Paskalis Imadawa, Gubernur Papua Pegunungan yang diawakili oleh Pj Sekda Wasuok Demianus Siep dan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Enam nama, enam daerah, namun satu suara yang sama yaituTanah Papua adalah satu kesatuan.
Satu Tanah, Satu Nafas Pembangunan
Dalam naskah kesepakatan yang ditandatangani bersama, para gubernur menegaskan sebuah prinsip mendasar yaitu ‘Tanah Papua adalah satu kesatuan wilayah pembangunan yang saling terkait, saling mendukung dan saling berkolaborasi.’ Semangat ini menjadi landasan utama dalam upaya mewujudkan masyarakat dan wilayah Tanah Papua yang maju, inklusif, dan berkelanjutan — semuanya berlandaskan semangat Otonomi Khusus, menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Bagi masyarakat Papua, pemekaran wilayah menjadi enam provinsi bukanlah pemisah, melainkan langkah untuk mendekatkan pelayanan. Dan pertemuan di Timika ini menjadi bukti bahwa pemekaran tidak memecah persatuan, justru memperkuat koordinasi agar pembangunan berjalan selaras, merata, dan saling mengisi kekurangan antarwilayah.
“Kita berbeda nama provinsi, namun kita memiliki satu akar budaya, satu sejarah, dan satu tujuan kemajuan. Pembangunan di Papua Barat harus menguatkan Papua Tengah, pembangunan di Papua Pegunungan harus terhubung dengan Papua Selatan, dan seterusnya. Tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri,” ungkap Meki Nawipa dalam sambutannya mewakili para gubernur.
Dua Pilar Strategi: Dukung Asta Cita dan Lanjutkan Program Strategis
Dari pertemuan strategis ini, lahir dua poin besar kesepakatan yang menjadi arah kebijakan bersama seluruh pemerintah daerah se-Tanah Papua ke depannya.
Pertama, seluruh jajaran Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua menyatakan komitmen penuh untuk mendukung agenda dan program strategis Asta Cita, visi pembangunan nasional yang ditetapkan menuju Indonesia Emas 2045. Para gubernur sepakat bahwa kemajuan Papua adalah bagian tak terpisahkan dari kemajuan Indonesia, dan kesejahteraan masyarakat Tanah Papua harus sejalan dengan laju pembangunan nasional.
Kedua, para pemimpin sepakat untuk mendorong keberlanjutan seluruh program dan kegiatan strategis pemerintah yang telah berjalan di Tanah Papua sejak 2024. Hal ini menjadi poin krusial agar pembangunan tidak terputus dan manfaatnya langsung dirasakan hingga ke pelosok kampung.
Berbagai proyek besar dan penopang kehidupan masyarakat masuk dalam daftar prioritas keberlanjutan, antara lain:
• Trans Papua: Jaringan jalan penghubung yang menjadi urat nadi distribusi ekonomi antarwilayah;
• Tol Udara: Memastikan konektivitas udara tetap hidup dan menjangkau daerah-daerah terisolir;
• BBM 1 Harga: Kebijakan penting yang menjamin keterjangkauan harga bahan bakar di seluruh wilayah Papua, didukung penuh oleh layanan penerbangan khusus;
• Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong: Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat;
• Kawasan Pariwisata Prioritas: Termasuk keindahan alam Raja Ampat serta berbagai destinasi unggulan di setiap provinsi;
• Kawasan Industri Strategis: Mulai dari Kawasan Industri Teluk Bintuni, Kawasan Industri Pupuk Fakfak, hingga Kawasan Industri Perikanan yang dikembangkan di Nabire, Biak, hingga Timika.
Semua kawasan ini dipandang sebagai potensi besar yang harus dikembangkan bersama, agar mampu menciptakan lapangan kerja, mengolah kekayaan alam setempat, dan meningkatkan pendapatan masyarakat asli Papua.
Kolaborasi Kunci Kemajuan
Kesepakatan Timika ini bukan sekadar dokumen formalitas. Ini adalah pernyataan politik dan tekad kuat para pemimpin daerah di Tanah Papua. Di tengah tantangan geografis yang berat dan keragaman potensi sumber daya alam, kolaborasi dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan.
Para gubernur sepakat bahwa keberhasilan pembangunan tidak diukur dari seberapa megah infrastruktur yang dibangun di satu daerah saja, melainkan dari seberapa besar dampak positif yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di enam provinsi tersebut.
Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Timika, kini peta jalan pembangunan Tanah Papua ke depan semakin jelas. Enam provinsi, satu arah — melaju bersama menuju Papua yang makmur, damai, dan bermartabat di bawah naungan Indonesia. (tob/ka)
