Wajah Baru Otsus Papua dalam Genggaman Kualitas Manusia
TIMIKA (12/5/26), NGK – Lebih dari dua dekade lalu, deru Reformasi 1998 membawa angin segar ke ufuk timur Indonesia. Otonomi Khusus (Otsus) lahir sebagai janji negara untuk menghadirkan keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan di Tanah Papua. Namun, bagi Komarudin Watubun, S.H., M.H., Anggota DPR RI sekaligus Ketua Pansus UU Otsus No. 2/2021, perjalanan panjang itu masih menyisakan catatan merah yang harus segera ditebus.
Dalam pemaparannya pada Forum Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika, Komarudin dengan lugas membedah realita yang ada. Meski triliunan rupiah dana afirmasi telah mengucur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertatih di urutan buncit nasional. Kemiskinan dan ketimpangan akses publik masih menjadi bayang-bayang di balik megahnya pembangunan infrastruktur fisik selama ini.
“Eksistensi Otsus bukan sekadar tentang anggaran. Ini tentang perubahan nyata pada kualitas hidup dan keadilan bagi seluruh rakyat Papua,” tegas politisi kawakan itu.
Pergeseran Paradigma: Dari Semen ke Manusia Lewat UU Nomor 2 Tahun 2021, pemerintah dan legislatif sepakat melakukan manuver tajam. Fokus pembangunan kini digeser. Jika dulu lebih banyak berorientasi pada infrastruktur fisik dan pengawasan administratif, kini ‘Otsus Jilid II’ meletakkan jantungnya pada kualitas manusia.
Komarudin menawarkan visi besar yaitu Mewujudkan ‘Papua Cerdas, Sehat, dan Produktif’ yang menyentuh hingga ke unit terkecil peradaban Papua, yakni 7.000 kampung.
Tiga Pilar di Garis Depan
Dalam narasi legislatifnya, Komarudin menggarisbawahi tiga pilar utama yang akan menjadi tulang punggung masa depan Papua.
Pertama adalah Transformasi Pendidikan. Strategi ‘Sekolah Sepanjang Hari’ menjadi program unggulan untuk memastikan anak-anak Papua tidak hanya belajar, tapi juga mendapatkan asupan gizi dan pembentukan karakter yang konsisten. Masalah klasik kekurangan guru di pelosok juga dijawab dengan skema rekrutmen lulusan lokal melalui program kuliah sambil mengajar.
Kedua, Layanan Kesehatan yang Merata. Komarudin memimpikan negara hadir di tiap sudut kampung. Puskesmas harus menjadi garda terdepan, didukung oleh kader kampung dan insentif khusus bagi tenaga medis yang bersedia bertaruh nyawa di daerah sulit. Fokusnya jelas yaitu perangi stunting dan gizi buruk.
Ketiga, Kemandirian Ekonomi. Sebelum kekayaan alam Papua terkuras habis, rakyat harus berdaya. UMKM dan koperasi berbasis potensi lokal—baik itu pertanian maupun perikanan—harus diperkuat agar manfaat ekonomi tetap tinggal di tangan Orang Asli Papua (OAP).
Ruang Politik dan Harapan ‘Zero Penyimpangan’ Tak hanya soal perut dan otak, UU Otsus terbaru juga memberikan karpet merah bagi OAP di panggung politik. Keberadaan kursi legislatif khusus melalui mekanisme pengangkatan di DPRP dan DPRK, serta kewajiban keterwakilan perempuan 30 persen, adalah bukti pengakuan identitas politik Papua.
Namun, Komarudin mengingatkan bahwa semua instrumen hebat ini akan lumpuh tanpa tata kelola yang bersih. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga seperti MRP dan BP3OKP untuk menjaga semangat ‘Zero Penyimpangan’.
“Dibutuhkan sinergi kuat untuk memastikan setiap rupiah dana Otsus tepat sasaran bagi kemakmuran rakyat di 7.000 kampung,” ujarnya.
Kini, bola ada di tangan para pelaksana. Di tengah tantangan geografis yang berat, harapan besar disematkan agar Otsus Jilid II ini bukan sekadar revisi di atas kertas, melainkan cahaya terang bagi mama-mama di pasar dan anak-anak sekolah di rimba Papua. (tob/ka)
