TIMIKA (11/5/26), NGK – Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai pembukaan Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Timika, Senin (11/05/2026).
Acara yang mengusung tema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera” ini menjadi wadah penting bagi para pemimpin daerah se-Tanah Papua untuk menyatukan visi dan strategi pembangunan.
Digagas oleh Asosiasi Kepala Daerah Provinsi Se-Tanah Papua, forum ini berlangsung selama dua hari, 11–12 Mei 2026, dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat, para Gubernur, Bupati/Walikota, serta unsur legislatif dan adat.
Momentum ini dianggap sangat strategis menyusul peningkatan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp12,609 triliun.
Petrarca Karetji, Team Leader Program SKALA, dalam laporannya menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar diskusi kebijakan, melainkan upaya konkret untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan tepat, akuntabel, dan transparan.
“Kami memandang perlu adanya forum bersama yang tidak hanya membahas aspek kebijakan, tapi juga memastikan penguatan koordinasi lintas pemerintah serta tata kelola yang prudent, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Petrarca.
Acara dibagi menjadi dua sesi utama. Hari pertama difokuskan pada pertemuan tingkat tinggi yang membahas implementasi Otsus pasca Undang-Undang No. 2 Tahun 2021, Grand Design Pembangunan Papua, serta evaluasi dari sisi keuangan. Sementara hari kedua didedikasikan untuk pendalaman teknis bagi perangkat daerah dari 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota, termasuk pembahasan kemungkinan revisi PMK Nomor 33 Tahun 2020 demi penyempurnaan aturan.
Mengutip Kitab Mazmur, Petrarca menekankan indahnya kebersamaan: “Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama”, sebagai semangat persatuan dalam membangun Papua.
Mewakili Pemerintah Pusat, Hoirudin Hasibuan (Staf Khusus Menteri) membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menegaskan bahwa Otonomi Khusus hadir sebagai instrumen afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Namun, ia mengakui tantangan pembangunan di Bumi Cendrawasih masih sangat kompleks. Mulai dari kondisi geografis yang sulit, keterisolasian wilayah, hingga masalah kemiskinan dan ketertinggalan akses dasar masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Efisiensi anggaran menuntut kita semakin cermat menentukan skala prioritas. Setiap kebijakan dan penganggaran harus fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan OAP,” tegasnya.
Pemerintah pusat juga terus mendorong integrasi sistem informasi melalui interoperabilitas SEPDRI, SEPD-Otsus, dan SEPD-3. Tujuannya agar perencanaan, penyaluran, hingga pengawasan dana Otsus berjalan efektif, terukur, dan transparan. Penerapan labeling atau pemisah anggaran Otsus juga digencarkan agar masyarakat bisa melihat secara jelas aliran dana tersebut.
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa yang juga mewakili tuan rumah, mengajak seluruh pemimpin daerah untuk meninggalkan ego sektoral dan menyatukan langkah. Dalam sambutannya yang penuh makna, ia menekankan bahwa forum ini adalah ruang konsolidasi besar, bukan sekadar formalitas.
“Forum ini bukan ruang diskursus formal, tapi ruang untuk menyatukan hati, pikiran, dan tujuan. Kita bicara mata ke mata, hati ke hati. Jangan sampai Papua kaya sumber daya, tapi rakyatnya tetap tertinggal. Jangan sampai dana besar ada, tapi manfaatnya tidak dirasakan,” pesannya tegas.
Gubernur juga menyoroti pentingnya data dan sinergi antarwilayah. Ia menegaskan bahwa Dana Otsus harus benar-benar “turun tangan”, menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dalam bentuk pendidikan yang lebih baik, infrastruktur yang membuka isolasi, hingga penguatan ekonomi rakyat.
“Papua tidak butuh pembangunan yang jalan sendiri-sendiri. Papua butuh orkestrasi pembangunan yang terintegrasi, terukur, dan saling menguatkan,” tambahnya.
Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen, forum ini diharapkan mampu melahirkan terobosan nyata sehingga cita-cita Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera dapat segera terwujud. (tob/ka)
