PHNOM PENH (30/8/26), NGK — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), akan menjadi penyelengara Inter-Parliamentary Speakers Conference (ISC) ke-3 atau Forum Pimpinan Parlemen Dunia ke-3 ketiga pada tahun 2027.
Dalam penyelenggaan ini, DPD-RI akan bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal ISC yang berkedudukan di Jenewa, Swiss
DPD RI sebagai penyelenggara ini tertuang secara resmi dalam Deklarasi Phnom Penh yang disepakati di akhir rangkaian pertemuan dari 40 ketua parlemen dan pimpinan organisasi internasional yang hadir dalam pertemuan ISC-2 di Phnom Penh, Kamboja, pada 26–28 Agustus 2026 yang dibuka oleh Presiden Senat sekaligus mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.
Delegasi DPD RI yang turut serta dalam pertemuan tersebut antara lain : Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua DPD RI Senator Yorrys Raweyai, serta para anggota Senator Henock Puraro, Mirah Midadan Fahmid, dan Yance Samonsabra.
Dalam pertemuan itu, para pimpinan parlemen dari lima benua mengakui, kemampuan dan keandalan Indonesia dalam menjalankan diplomasi internasional. Mereka menaruh harapan agar Indonesia mampu menjadikan ISC sebagai forum yang semakin efektif memperkuat kerja sama antarparlemen dunia, sekaligus berkontribusi nyata dalam perdamaian dan stabilitas geopolitik yang terjadi saat ini.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dalam pertemuan itu menyampaikan, hal penting dalam Deklarasi Phnom Penh yaitu pentingnya penegakan hukum internasional dan prinsip multilateralisme yang kini semakin sering diabaikan dalam hubungan antarnegara.
“Jangan lagi berpegang pada paham lama bahwa jika menginginkan kedamaian, harus bersiap berperang. Hal itu sangat berbahaya. Sebab ketidakadilan di mana pun akan mengancam keadilan di mana saja,” ujar Sultan di hadapan para peserta.
Ia juga mengajak seluruh negara untuk memperbanyak sahabat dan bukan lawan, terutama bagi negara-negara bertetangga yang hidup berdampingan secara abadi.
Di tengah perubahan tata dunia yang berlangsung cepat dan penuh ketidakpastian, Sultan mengusulkan pembentukan jaringan kelompok kerja antarparlemen negara-negara anggota ISC guna memperkuat pertukaran pengalaman dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan.
Selain itu, Sultan juga melontarkan gagasan Demokrasi Hijau atau Green Democracy sebagai upaya bersama menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan di tengah krisis energi global. Gagasan tersebut mendapat tanggapan positif dari para peserta pertemuan.
Selain memimpin sidang, Sultan juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Senat Kamboja Hun Sen serta pimpinan parlemen Maladewa guna membahas peningkatan hubungan kedua negara, kerja sama perdagangan, pariwisata, dan stabilitas kawasan ASEAN. (ka)
