NABIRE (6/9/26), NGK – Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa melalui Juru Bicaranya, Emanuel You, menegaskan bahwa informasi yang menyebar luas di media sosial mengenai penutupan aktivitas dagang di Pantai Nabire adalah berita bohong atau hoaks.
Pernyataan itu disampaikan dalam siaran pers yang diterima NGK pada Minggu, 6 September 2026.
Dalam siaran pers itu disebutkan, informasi yang beredar dalam bentuk selebaran dan stiker di berbagai platform media sosial menyebutkan bahwa mulai tanggal 6 September 2026 seluruh aktivitas perdagangan di Pantai Nabire akan ditutup atas instruksi Gubernur Papua Tengah.
Selebaran itu dibentah keras oleh Gubernur Meki Nawipa lantaran gubernur tidak pernah menerbitkan instruksi apa pun terkait penutupan tersebut.
“Itu berita bohong atau informasi palsu yang sengaja disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Gubernur.
Gubernur juga menjelaskan bahwa pengelolaan Pantai Nabire sama sekali bukan wewenang Pemerintah Provinsi Papua Tengah, melainkan sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Nabire. “Itu bukan kewenangan Pemprov. Gubernur tidak pernah menerbitkan instruksi terkait. Itu ranahnya bupati,” tambahnya.
Kepada seluruh masyarakat, Gubernur menghimbau agar lebih bijak, cerdas, dan kritis dalam menerima serta menyikapi informasi yang beredar di media sosial.
Masyarakat diminta agar tidak mudah mempercayai berita yang belum jelas kebenarannya, terutama yang berpotensi menyesatkan.
“Mari gunakan media sosial secara baik dan bertanggung jawab. Lakukan pengecekan ulang sesuai etika pemerintahan dan prinsip sosial kemasyarakatan,” demikian imbauan Gubernur. (*/ka)
