TANGERANG (27/8/26), NGK — Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong bersama Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Mimika Ny. Susi Herawati Rettob serta Wakil Ketua Dekranasda Mimika Ny. Perina Kula Kemong menghadiri APKASI Otonomi Expo 2026 Kamis (27/8/2026) di Nusantara Convention Hall, ICE BSD City, Kabupaten Tangerang.
Kegiatan yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), semula dijadwalkan akan dibuka Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto namun Presiden berhalangan lantaran sedang meninjau penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur dan melanjutkan kunjungan kerja ke Jombang. Pembukaan pun resmi dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang hadir mewakili Presiden.
Dalam laporannya, Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi yang juga Bupati Langkat menyampaikan bahwa ekspo ini bukan sekadar pameran biasa. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun pemasaran produk ke luar negeri belum optimal akibat dukungan pemerintah yang belum maksimal serta sistem pemasaran yang belum memadai.
Berkaitan dengan pengelolaan kekayaan alam, laporan tersebut juga menegaskan sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 agar kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, serta pembentukan satgas penertiban pelanggaran yang diharapkan menambah fiskal negara dan menurunkan ketimpangan ekonomi dalam tiga tahun ke depan.
Beberapa aspirasi daerah pun disampaikan, antara lain kemudahan investasi langsung ke daerah, pengembangan alat pertanian dan bibit unggul secara mandiri, serta dukungan agar produk unggulan daerah mampu menembus pasar global.
Terkait fiskal, APKASI memohon peningkatan alokasi dana pelayanan dasar hingga Rp150 triliun serta percepatan pencairan Dana Bagi Hasil yang masih menjadi piutang kabupaten.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya dalam sambutannya menyampaikan empat pesan dari Menteri Dalam Negeri kepada para kepala daerah, yaitu memprioritaskan pelayanan dasar, membangun ketahanan pangan dan energi, melakukan transformasi ekonomi lokal, serta menekan angka kemiskinan, stunting dan pengangguran. Ia juga menekankan era kolaborasi antardaerah dan menetapkan tujuh matriks keberhasilan ekspo yang berorientasi pada nilai investasi yang benar-benar terealisasi, bukan sekadar jumlah pengunjung atau nota kesepahaman.
Seluruh upaya tersebut pada akhirnya harus ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas.
Selain pembukaan rangkaian kegiatan APKASI Otonomi Expo 2026 berlangsung hingga 29 Agustus 2026, meliputi pameran di Hall 3 dan 3A ICE BSD, talkshow perkebunan kelapa sawit, workshop e-Katalog LKPP, forum kerja sama perdagangan antardaerah, serta peningkatan kapasitas aksesi Indonesia menuju OECD. (tob/ka)
