BALI (11/11/26), NGK — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.
Langkah nyata ini diwujudkan dengan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Studi Banding Tata Kelola Perencanaan Dana Hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Praja Sabha Unit III, Kantor Gubernur Bali tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus (Otsus) dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa, bersama jajaran terkait.
Rombongan Pemprov Papua Tengah disambut hangat oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah, didampingi Kepala Biro Umum I Wayan Purnamarta serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, Ni Putu Susi Lestari, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Tengah, Edward Semuel Renmaur, menjelaskan bahwa kegiatan ini krusial untuk mendalami seluruh tahapan tata kelola hibah yang tertib, mulai dari perencanaan, penganggaran, verifikasi administrasi dan lapangan, penetapan penerima, pencairan, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh banyak pengalaman dan praktik baik dari Pemerintah Provinsi Bali. Hal-hal yang telah berjalan baik akan menjadi bahan pembelajaran untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” ungkap Edward.
Dalam studi banding tersebut, Pemprov Papua Tengah secara khusus mendalami penerapan sistem digital e-Hibah yang digunakan Pemprov Bali sebagai instrumen pendataan, pencatatan, serta pengajuan usulan agar administrasi lebih terukur. Selain itu, peserta juga mempelajari pentingnya pengajuan usulan hibah lebih awal sebelum penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) guna memastikan kesesuaian dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Edward menegaskan, setiap rupiah yang bersumber dari anggaran daerah harus dikelola secara bertanggung jawab dengan prinsip kehati-hatian. Pemberian hibah, imbuhnya, bukan sekadar menyalurkan bantuan, melainkan harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hasil dari Bimtek dan studi banding ini nantinya akan menjadi acuan bagi Pemprov Papua Tengah untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah serta mendorong pengembangan sistem informasi hibah yang lebih terintegrasi. Rangkaian kegiatan tersebut kemudian ditutup dengan pertukaran cinderamata berupa kemasan kopi eksklusif khas Papua Tengah dan Noken Anggrek sebagai simbol penguatan kerja sama antardaerah. (ka)
