JAYAPURA (14/3/26), NGK – Pembentukan Pengurus Daerah (PD) Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dan Kabupaten Keerom, Papua, menjadi langkah strategis untuk memperkuat basis informasi di kalangan masyarakat adat. Langkah ini krusial mengingat semakin gencarnya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berpotensi menguras sumber daya alam dan hutan adat.
AJMAN, sebuah organisasi jurnalis masyarakat adat, terus memperluas jaringannya di wilayah Papua. Terbentuknya PD AJMAN di Merauke dan Keerom diharapkan mampu menjadi simpul informasi yang kuat, khususnya dalam mendokumentasikan dinamika sosial, lingkungan hidup, perampasan tanah adat, serta situasi masyarakat adat di tingkat akar rumput.
Nees Makuba, Koordinator Badan Kordinator AJMAN Region Papua, menyatakan bahwa keberadaan pengurus daerah di Merauke dan Keerom sangat penting. “Pembentukan pengurus daerah ini penting agar masyarakat adat memiliki ruang untuk menyampaikan informasi dari wilayahnya sendiri. Banyak wilayah yang terdampak Proyek Strategis Nasional, perampasan tanah adat, kekerasan, dan potensi di komunitas namun informasinya sering tidak terdokumentasi dengan baik,” ujarnya.
Maria Amotey, Sekretaris terpilih PD AJMAN Merauke, menyoroti dampak PSN di wilayahnya. “Di Kabupaten Merauke misalnya, sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) berskala besar terus berkembang, termasuk program yang berkaitan dengan pengembangan kawasan pangan dan infrastruktur, yang notabene merusak hutan milik masyarakat adat di Papua Selatan tanpa kontrol. Ini membuat kami sangat antusias dengan kehadiran AJMAN di daerah, dan bagaimana kami anak asli bisa menjaga wilayah adat kami,” ungkapnya. Ia menambahkan, “Bagus sekali, agar kita di Papua Selatan khususnya Merauke yang terdampak PSN paling besar.”
Maria berharap AJMAN dapat menjadi jembatan informasi yang akurat dari komunitas masyarakat adat, mengungkap kebenaran, serta mengedukasi masyarakat melalui tulisan, foto, dan visual.
Sementara itu, di Kabupaten Keerom, wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, juga menjadi area penting dalam berbagai rencana pembangunan nasional.
Dengan terbentuknya PD AJMAN di kedua daerah ini, jurnalis masyarakat diharapkan lebih aktif dalam peliputan berbasis komunitas, mendokumentasikan perubahan sosial dan lingkungan, serta memperkuat advokasi informasi dari tingkat kampung. Pengurus daerah juga akan didorong untuk mengadakan pelatihan jurnalisme warga, pengumpulan data lapangan, dan penguatan kampanye media terkait isu masyarakat adat, lingkungan hidup, serta hak atas tanah ulayat.
Langkah ini sejalan dengan komitmen AJMAN dalam membangun jaringan informasi berbasis masyarakat yang independen, berfokus pada perlindungan lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua. Sebelumnya, AJMAN telah membentuk pengurus daerah di Jayapura dan Biak. Pembentukan PD AJMAN di Fakfak dan Sorong saat ini masih berlangsung, seiring dengan upaya penguatan jaringan informasi masyarakat sebagai sumber data alternatif mengenai dampak pembangunan dan kondisi sosial di wilayah adat. (Nesta)
