Beranda K-AMAN VI Menjadi Mata dan Suara Komunitas: AJMAN Perkuat Perjuangan Masyarakat Adat Papua

Menjadi Mata dan Suara Komunitas: AJMAN Perkuat Perjuangan Masyarakat Adat Papua

74
0
BERBAGI
Kami bertahan di hutan kami (Foto: Greenpeace)

JAYAPURA, (14 Maret 2026) – Pembangunan yang mengatas-namakan kesejahteraan rakyat, kerap menggerus hak hidup masyarakat adat. Nyatanya, Hutan dibabat dan tanah adat dirampas. Dalam kondisi itu, secercah harapan muncul dari Tanah Papua dengan pembentukan Pengurus Daerah (PD) Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) di Kabupaten Merauke dan Keerom.

PD AJMAN Merauke dan Kerom ini, bukan sekadar estafet kepengurusan, melainkan sebuah peneguhan komitmen untuk menjadi mata dan suara komunitas akar rumput.

AJMAN hadir untuk memperkuat basis informasi dan advokasi di wilayah-wilayah yang kian terdesak oleh Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selama beberapa tahun terakhir, AJMAN telah gigih merajut jaringan jurnalisme masyarakat adat di seluruh Papua. Kini, kehadiran PD AJMAN di Merauke, Papua Selatan, dan Keerom, Papua, menandai perluasan simpul-simpul penting yang akan merekam denyut kehidupan masyarakat adat di tengah tekanan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam yang kian brutal.

Hentikan Perampasan Tanah Adat atas nama PSN (Foto Yayasan Pusaka Bentala Rakyat)

Menjadi Mata dan Suara Komunitas

Nees Makuba, Koordinator Badan Koordinator AJMAN Region Papua, menekankan urgensi pembentukan pengurus di tingkat daerah. “Pembentukan pengurus daerah ini penting agar masyarakat adat memiliki ruang untuk menyampaikan informasi dari wilayahnya sendiri,” ujarnya. Ia menambahkan, banyak cerita tentang dampak PSN, perampasan tanah adat, kekerasan, hingga perubahan sosial di komunitas yang luput dari dokumentasi. Kehadiran jurnalis masyarakat adat diharapkan mampu merekam cerita-cerita dari kampung melalui tulisan, foto, maupun video, agar tidak lagi hilang ditelan zaman.

Merauke: Di Tengah Pusaran Proyek Pangan dan Infrastruktur

Kabupaten Merauke kini menjadi sorotan utama dalam peta pembangunan nasional. Ambisi menjadikan wilayah ini sebagai kawasan pengembangan pangan skala besar dan proyek infrastruktur lainnya membawa harapan sekaligus kekhawatiran. Bagi masyarakat adat, laju pembangunan ini seringkali beriringan dengan ancaman terhadap kelestarian hutan dan tanah ulayat mereka.

Hutan dibabat tanpa kompromi dengan masyarakat adat sebagai pemilik. (Foto Yayasan Pusaka Bentala Rakyat)

“Di Kabupaten Merauke, sejumlah proyek strategis nasional berkaitan dengan pengembangan kawasan pangan dan infrastruktur terus berjalan. Banyak hutan milik masyarakat adat yang terdampak. Karena itu kami sangat antusias dengan kehadiran AJMAN di daerah, agar anak-anak asli bisa ikut menjaga wilayah adat kami,” tutur Maria Amotey, Sekretaris terpilih PD AJMAN Merauke dengan penuh harap.

Ia melihat, jurnalisme masyarakat sebagai jembatan vital yang menghubungkan suara komunitas adat dengan ruang publik yang lebih luas. “Harapan kami, AJMAN bisa menjadi penghubung informasi dari komunitas masyarakat adat yang akurat, mengungkap kebenaran, dan mengedukasi masyarakat melalui tulisan, foto, dan visual,” katanya.

Keerom: Gerbang Perbatasan yang Membutuhkan Suara

Di sisi lain, Kabupaten Keerom, yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea (PNG), memegang posisi strategis dalam rencana pembangunan nasional, termasuk pengembangan ekonomi perbatasan. Namun, di balik potensi tersebut, masyarakat adat Keerom juga bergulat dengan tantangan pembukaan lahan dan perubahan sosial yang cepat di kampung-kampung mereka.

Hutan adalah dapur kami (Foto: ist)

Pembentukan PD AJMAN Keerom diharapkan dapat memperkuat peliputan berbasis komunitas. Para jurnalis warga di wilayah perbatasan ini akan didorong untuk aktif mendokumentasikan realitas di lapangan, mengumpulkan data, dan mengangkat kisah-kisah lokal yang kerap terabaikan oleh media arus utama.

Menguatkan Advokasi Berbasis Informasi

Lebih dari sekadar meliput, pengurus daerah AJMAN juga akan difasilitasi untuk meningkatkan kapasitas melalui pelatihan jurnalisme warga, teknik dokumentasi komunitas, serta kampanye media. Advokasi hak-hak masyarakat adat, yang seringkali membutuhkan data dan bukti kuat, akan semakin terakomodasi. Jaringan yang terus bertumbuh ini—meliputi Jayapura, Biak, dan yang tengah dalam proses di Fakfak serta Sorong—bertujuan membangun sistem informasi berbasis komunitas yang kokoh di seluruh Papua.

Ilustrasi

Kehadiran jurnalis masyarakat adat di tengah derasnya arus pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam di Papua menjadi krusial. Mereka bukan hanya pencatat peristiwa, tetapi penjaga ingatan kolektif komunitas tentang tanah, hutan, dan masa depan yang mereka impikan. Melalui lensa mereka, masyarakat adat bertransformasi dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek yang berdaya menceritakan kisahnya sendiri. (Nesta/ka)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here