JAYAPURA (5/5/26), NGK – Di antara megahnya pegunungan yang menjulang dan hijaunya lembah yang membentang, Jayapura menjadi saksi bisu perhelatan akbar Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2026. Bukan sekadar seremoni, dua hari penuh (4-5 Mei) diisi dengan diskusi mendalam, pelatihan, hingga pameran yang menampilkan kekuatan ekonomi lokal. Namun, satu sesi yang paling menyita perhatian dan menyentuh hati adalah Seminar Nasional bertajuk “Pers, Perdamaian, dan Papua.”
Dipandu oleh tangan dingin Jurnalis Senior, Krist Ansaka yang sudah menggeluti dunia kewartawanan sejak 1987, forum ini menjadi ruang temu bagi berbagai pandangan. Di sini, seragam, toga, dan jaket wartawan duduk berdampingan, berbagi cerita tentang realita yang seringkali tak mudah di tanah perbatasan ini.
Perang Tanpa Tembakan, Kemenangan Tanpa Senjata
Deputi V Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko D. Indarto, S.IP., M.Tr. (Han), membuka wawasan hadirin dengan perspektif yang segar namun tegas. Dalam pemaparannya secara daring, ia menegaskan sebuah paradigma baru: Kebebasan Pers Bukan Ancaman, Tapi Komponen Keamanan Nasional.
“Konflik modern tidak selalu dimulai dari tembakan. Ia dapat dimulai dari satu potongan video, narasi yang belum terverifikasi, atau konten yang sengaja direkayasa,” ujar Eko mewakili Menko Polkam.
Papua, menurutnya, adalah wilayah strategis di titik silang kontestasi Indo-Pasifik. Wilayah ini menghadapi tekanan informasi dengan intensitas tertinggi di Indonesia. Di sinilah peran pers menjadi sangat genting. Pers bisa menjadi jembatan emas yang menyatukan, namun tanpa profesionalisme, ia bisa menjadi dinding yang memisahkan dan memperbesar jurang polarisasi.
Data yang disajikan pun memancing refleksi mendalam. Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Papua berada di angka 65,6, masih di bawah rata-rata nasional. Catatan kelam juga mencatat, dalam kurun waktu 2020–2024, 7 dari 11 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Papua melibatkan aparat.
“Negara yang membungkam pers tidak menjadi lebih aman. Ia hanya kehilangan kemampuan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” tegas Eko.
Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan bukanlah “kontrol”, melainkan pembangunan “ekosistem”. Kemenko Polkam mendorong lima langkah nyata, mulai dari dialog intensif antar pemangku kepentingan, penyusunan protokol peliputan, hingga peningkatan kapasitas digital para jurnalis agar mampu berperang melawan disinformasi dengan kecerdasan buatan.
Suara dari Lapangan: Ketika Pena Lebih Berat dari Batu
Diskusi semakin hidup ketika giliran para praktisi dan penggiat yang setiap hari bernafas dengan situasi ini yang berbicara.
Lucky Ireeuw dari AJI Jayapura membedah realita pahit manis menjadi jurnalis lokal. Tantangan terbesar bukan hanya soal akses, tapi bagaimana menjaga independensi dan objektivitas di tengah situasi yang rawan. Bagaimana tetap netral ketika lingkungan sekitar begitu emosional? Itu adalah pertarungan batin yang nyata bagi rekan-rekan media di daerah.
Sementara itu, Latifah Anum Siregar dari ALDP menyoroti sisi hukum dan hak asasi manusia. Ia menekankan urgensi bantuan hukum yang tidak hanya sekadar menangani kasus per kasus, tetapi bantuan hukum struktural. Perlindungan bagi jurnalis dan keluarga mereka harus menjadi sistem yang kokoh, bukan sekadar janji di atas kertas.
“Jurnalis tidak boleh merasa sendirian,” demikian pesan yang tersirat dari paparan Erik Tanjung dari Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ). Erik memaparkan mekanisme pertahanan dan jalur evakuasi yang harus dipahami agar nyawa para penjaga kebenaran tetap aman di zona rawan.
Menutup Hari dengan Harapan
Di penghujung sesi, suasana menjadi lebih tenang namun penuh semangat. Krist Ansaka menutup diskusi dengan kalimat yang menyentuh nurani.
“Di antara pegunungan dan lembah yang hijau, damai adalah harapan yang paling indah. Lewat tulisan dan liputan kita, mari kita lukis Papua dengan warna-warna persaudaraan, toleransi, dan kasih sayang.”
Seminar ini membuktikan satu hal: Papua bukan sekadar peta di atas kertas, melainkan ruang hidup di mana kebebasan, keamanan, dan kemanusiaan bertemu. Dan pers, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, adalah kunci untuk menjaga agar damai tetap menjadi kenyataan, bukan sekadar impian. Jurnalisme untuk Damai, Papua untuk Semua. (tob/ka)
