JAKARTA (11/6/26), NGK – Langkah besar digarap Pemerintah Kabupaten Jayapura demi menghidupkan roda ekonomi rakyat sekaligus mendukung program strategis nasional.
Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., langsung terbang ke Jakarta dan melakukan audiensi penting dengan Kementerian Perdagangan RI, guna memperjuangkan revitalisasi pasar tradisional serta memastikan hasil bumi warga menjadi tumpuan pasokan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertemuan berlangsung di Kantor Pusat Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026). Bupati didampingi Anggota DPD RI asal Papua, Carel Simon Petrus Suebu, serta kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura, Theopilus Hendrik Tegai, S.Sos., M.M., dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Jayapura, Michael Yewi, S.STP.
Mereka diterima langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, bersama jajaran direktorat jenderal. Di ruang kerja yang resmi itu, Yunus menyampaikan pesat yang lugas: pembangunan ekonomi di daerah tidak boleh berjalan sendiri, harus beriringan dengan kebutuhan gizi masyarakat.
“Kami ingin ekonomi di Kabupaten Jayapura terus tumbuh. Kehadiran program MBG harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Sayur-mayur dan berbagai kebutuhan pangan yang digunakan dalam program tersebut diharapkan berasal dari produksi lokal dan dibeli melalui pasar-pasar yang ada,” tegas Yunus Wonda di hadapan Wakil Menteri.
Gagasan ini bukan sekadar wacana. Saat ini, tercatat ada sekitar 14 yayasan pelaksana program MBG yang beroperasi di wilayah Jayapura. Keempat belas lembaga ini membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan setiap harinya. Di sinilah peran pasar tradisional menjadi sangat krusial—bukan hanya sebagai tempat jual beli, tapi sebagai tulang punggung rantai pasok yang menghubungkan petani di pedalaman dengan kebutuhan gizi ribuan anak sekolah.
Namun, harapan besar ini menghadapi tantangan nyata di lapangan. Bupati menuturkan kondisi pasar-pasar yang ada saat ini belum memadai. Banyak pedagang terpaksa berdagang di selasar atau di luar bangunan pasar karena keterbatasan ruang dan fasilitas. Mereka harus berjuang menahan panas matahari maupun terjangan hujan, sementara barang dagangan—terutama hasil pertanian yang mudah rusak—sering kali tidak terjaga kualitasnya.
“Banyak pedagang masih berjualan di luar karena fasilitas belum memadai. Atas kondisi tersebut, kami berharap adanya dukungan dari Kementerian Perdagangan untuk membantu pengembangan dan revitalisasi pasar di Kabupaten Jayapura. Kami siap menindaklanjuti secara teknis melalui dinas terkait,” lanjut Yunus.
Mendengar aspirasi itu, Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, memberikan apresiasi tinggi sekaligus sinyal positif. Ia menegaskan bahwa revitalisasi pasar adalah prioritas kementerian, namun tidak hanya soal bangunan fisik. Ada hal yang lebih penting: menjaga jiwa pasar rakyat itu sendiri.
“Kami telah mencatat berbagai masukan yang disampaikan Bapak Bupati. Revitalisasi pasar membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan kementerian terkait. Namun prinsipnya jelas: pasar tradisional harus tetap menjadi pusat pelayanan masyarakat dan pemberdayaan usaha kecil, bukan berubah menjadi pusat perbelanjaan modern yang kehilangan karakternya,” ujar Dyah Roro Esti.
Langkah konkret pun disiapkan. Kemendag akan segera menurunkan tim teknis untuk meninjau langsung kondisi di lapangan. Penilaian kelayakan akan dilakukan secara rinci, dan jika memenuhi syarat, proses pembangunan fisik akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain perbaikan gedung, pemerintah pusat juga mendorong transformasi cara berdagang. Tata kelola pasar harus diperbaiki agar lebih tertib, nyaman, dan aman. Tak hanya itu, angin segar digitalisasi pun ditiupkan. Bersama Bank Indonesia, kementerian mendorong penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS di pasar-pasar rakyat. Tujuannya agar transaksi lebih mudah dan efisien, namun tetap memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin bertransaksi tunai.
“Ke depan kami ingin pasar rakyat semakin modern dalam pelayanan, namun tetap mempertahankan karakter tradisionalnya. Masyarakat punya pilihan, ekonomi berjalan lebih cepat, dan pedagang makin sejahtera,” tambah Dyah Roro Esti.
Bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura, pertemuan di Jakarta itu menjadi titik tolak strategis. Revitalisasi pasar bukan sekadar memperbaiki bangunan tua, melainkan membangun kembali ekosistem ekonomi yang kuat. Ketika pasar tertata baik, pasokan untuk program gizi terjamin, hasil bumi petani terserap habis, dan pedagang mendapatkan tempat yang layak untuk berjuang.
Sinergi antara daerah dan pusat ini kini menjadi harapan baru. Sebuah bukti bahwa di balik setiap piring makanan bergizi yang disajikan untuk anak-anak Jayapura, ada upaya besar untuk memajukan ekonomi warganya, dari pasar rakyat hingga ke meja makan. (ka/rilis humas kab.jpr)
