BAGIAN KEENAM
Hari Jadi Provinsi Papua Tengah yang diperingati setiap tahun pada 25 Juli. Tapi pada tahun 2026 dimajukan dan diperingatinya pada 22 Juli. Untuk itu, https://www.newguineakurir.com/ (NGK) menurunkan bebarapa tulisan yang menggambarkan gebrakan pemerintah Papua Tengah selama empat tahun – 2022 – 2026. Kali ini, bagian keenam.
“PEMBANGUNAN tidak akan sampai jika jalan terputus. Tidak akan dipercaya jika pemerintahan gelap. Dan tidak akan berarti apa-apa jika damai tak terjaga,” ujar Gubernur Meki Fritz Nawipa saat meresmikan ruang kerja baru di kantor sementara provinsi beberapa waktu lalu. Tiga hal ini: infrastruktur, tata kelola, serta budaya dan perdamaian, menjadi penutup sekaligus pengikat seluruh langkah pembangunan Papua Tengah.
Selama ini, medan berat dan jarak jauh menjadi tembok pembatas kemajuan. Kini, Nawipa memprioritaskan pembukaan jalan penghubung antar distrik dan kabupaten, perbaikan jalan poros, serta pembangunan jembatan yang menghubungkan lembah dan pesisir.
Di sektor laut dan udara, dipercepat pengembangan pelabuhan serta landasan terbang pendek di wilayah terisolir. Sementara program Papua Tengah TERANG membawa terobosan internet gratis dan merata: sinyal kini mulai menyala di kampung yang dulu tak pernah tersentuh jaringan. “Jalan dan sinyal adalah hak yang sama pentingnya dengan sekolah dan rumah sakit. Tanpa koneksi, kita tetap terasing,” tegasnya. Tak kalah penting, pembangunan Pusat Pemerintahan di Karadiri, Nabire, dipercepat agar pusat pelayanan semakin dekat dengan rakyat.
Bagi Nawipa, uang rakyat harus dikelola dengan jari telunjuk: terbuka, terlihat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ia menerapkan tata kelola berbasis data dan digital, mulai dari perencanaan hingga pelaporan anggaran lewat sistem terpadu.
Penerimaan pegawai, pengadaan barang, hingga pengambilan keputusan kini didorong transparan dan bebas pungutan liar. “Kami melayani semua orang Papua Tengah, bukan kelompok tertentu. Kepercayaan adalah modal termahal yang tak boleh kita jual,” jelasnya. Pemerintah juga membuka ruang bagi masukan masyarakat dan tokoh adat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan nyata.
Maju Tanpa Mehilangkan Jati Diri
Di tengah arus perubahan, Nawipa menegaskan, bahwa budaya dan adat istiadat adalah fondasi persaudaraan. Pemerintah mendukung pelestarian seni, bahasa daerah, serta penghormatan penuh terhadap hak tanah ulayat Orang Asli Papua. Pembangunan tidak boleh merusak alam yang dijaga leluhur, atau memisahkan masyarakat dari akarnya.
Sementara itu, perdamaian dibangun bukan hanya dengan keamanan, melainkan lewat dialog terbuka antar tokoh agama, adat, dan pemuda. Setiap perselisihan diselesaikan dengan musyawarah, bukan kekerasan. “Damai bukan sekadar tidak ada tembakan. Damai adalah ketika setiap warga merasa dihargai, aman, dan memiliki tempat yang sama di tanah ini,” ujar Nawipa dengan tegas.
Ketiga pilar ini kini berdiri tegak menyatukan langkah: jalan menyambungkan wilayah, pemerintahan bersih menyatukan kepercayaan, dan budaya serta damai menyatukan hati. Di atasnya, Papua Tengah melangkah menuju masa depan yang bermartabat. (Krist)
