Tidak Boleh Rampas Hak Anak Cucu
MAKASSAR (26/7/26), NGK– Di tengah riuhnya diskusi global tentang bagaimana mengelola kekayaan bumi tanpa merugikan penghuninya sendiri, suara dari Papua Tengah bergema lantang dan tegas di hadapan komunitas dunia. Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos, M.Si, mengangkat suara jutaan Orang Asli Papua dalam forum internasional bertema Rekonfigurasi Tata Kelola Sumber Daya Alam yang berlangsung 23 hingga 24 Juli 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan.
Bagi Geley, kekayaan alam yang terhampar luas di tanah leluhur Papua Tengah bukan sekadar komoditas yang bisa digali dan diangkut demi keuntungan sesaat. Ia menegaskan dengan penuh keyakinan: pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya berorientasi pada angka keuntungan ekonomi semata. Ada tiga pilar kokoh yang harus menjadi fondasi segala langkah: keadilan bagi Orang Asli Papua, pelestarian lingkungan hidup yang tak tergantikan, serta kesejahteraan yang abadi bagi generasi kini dan yang akan datang.
“Kekayaan alam ini adalah amanah leluhur. Ia harus dinikmati oleh kita hari ini, namun tidak boleh merampas hak anak-cucu kita di masa depan,” ujarnya dengan nada yang sarat tanggung jawab.
Pesan yang disampaikan Geley bukan sekadar peringatan, melainkan ajakan untuk mengubah cara pandang yang sudah lama keliru. Rekonfigurasi tata kelola, baginya, berarti membuang cara pandang lama yang kerap mengesampingkan hak-hak masyarakat adat demi kepentingan pihak luar. Kini, Papua Tengah sedang merintis jalan baru: sebuah model di mana kepemilikan, pengawasan, hingga manfaat yang dihasilkan dari bumi mereka berpihak secara nyata kepada mereka yang tinggal di atasnya.
“Kita sedang membangun model baru di mana kepemilikan, pengawasan, dan manfaat hasil alam berpihak secara nyata kepada masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut,” tegasnya.
Untuk mewujudkan cita-cita mulia itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah kini sedang merancang dan memperkuat berbagai regulasi serta kelembagaan yang kokoh. Setiap aktivitas pemanfaatan alam, mulai dari pertambangan, perkebunan, perikanan, hingga kehutanan, harus memiliki kepastian hukum, berjalan transparan, dan melibatkan peran serta masyarakat adat secara bermakna, bukan sekadar seremonial.
“Prinsipnya sederhana, tidak ada kekayaan alam yang boleh diambil tanpa izin dan tanpa memberikan manfaat nyata bagi warga setempat,” tandasnya.
Kehadiran Geley di forum bergengsi ini bukan sekadar untuk berbicara, melainkan membawa harapan besar. Ini adalah momentum emas bagi Papua Tengah untuk menyuarakan aspirasi mereka di hadapan komunitas global, sekaligus menyerap praktik terbaik dari negara-negara lain yang telah berhasil menjaga keseimbangan antara pemanfaatan alam dan keadilan sosial.
Pemprov Papua Tengah berjanji tak akan berhenti berjuang merumuskan kebijakan yang humanis, yang membuktikan bahwa kemajuan tidak harus datang dengan harga merusak alam atau merendahkan martabat penghuninya.
“Pembangunan dan pelestarian alam dapat berjalan beriringan, serta martabat Orang Asli Papua tetap terjaga di tengah arus pembangunan,” ucapnya dengan penuh harap.
Konferensi yang dihadiri oleh akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi, hingga para pengambil kebijakan ini menjadi panggung pertemuan lintas bangsa. Delegasi dari 12 negara yaitu: Makedonia Utara, Thailand, Spanyol, Filipina, India, Vietnam, Irak, Yordania, Malaysia, Nigeria, Pakistan, hingga Korea Selatan. Semua berkumpul untuk membahas isu strategis mulai dari tata kelola alam, transformasi politik, pembangunan berkelanjutan, hingga kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial.
Di tengah dialog global itu, suara dari Papua Tengah menjadi bukti nyata, bahwa tata kelola sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan tak akan pernah terwujud tanpa meletakkan keadilan bagi masyarakat adat di tempat paling utama. (ka)
