Sampai kapan darah dan air mata akan terus membasahi Tanah Papua?
JAKARTA (27/7/26), NGK – Di tengah hiruk-pikuk gedung parlemen yang megah, langkah kaki para wakil rakyat dari Tanah Papua terasa berat bagaikan memikul beban ribuan nyawa yang menderita. Darah belum kering merembes di tanah pegunungan, air mata masih tak henti menetes dari pipi ibu-ibu yang kehilangan anak, suami, maupun tempat bernaung.
Hari ini, Senin (27/7/2026) di bawah langit Jakarta yang cerah, pimpinan DPRD Provinsi Papua Tengah datang membawa jeritan yang sudah lama terpendam. Sebuah suara yang tak lagi bisa dibungkam oleh dentuman senjata maupun keheningan yang menakutkan.
Sudah berbulan-bulan lamanya surat aspirasi mereka dikirimkan, namun tak kunjung mendapat jawaban. Maka, mereka pun melangkahkan kaki sejauh ribuan kilometer, meninggalkan kampung halaman yang kini penuh ancaman, demi menyampaikan langsung apa yang dirasakan rakyat dari bulan Januari hingga Juli ini. Bahkan kemarin saja, suara protes kembali bergema dalam aksi unjuk rasa, menambah tumpahan keluh kesah yang kini diserahkan ke Sekretariat DPR RI, seperti yang ditulis kumparanNEWS, 27 Juli 2026.
“Kami datang membawa jeritan yang sama berulang kali,” ujar Ketua DPRD Papua Tengah Delius Tabuni dengan suara bergetar, namun penuh keteguhan. “Surat kami tak dijawab, maka kami datang sendiri. Kami ingin agar Komisi terkait segera menggelar rapat dengar pendapat, karena kami tak memiliki kuasa untuk meredam api kekerasan yang semakin berkobar di sana.”
Wakil Ketua I DPRD Papua Tengah Diben Elaby menambahkan, beban yang dipikulnya kini terasa semakin berat. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan; kaca gedung dewan pernah dihancurkan, ancaman dilontarkan kepada mereka, seolah lupa bahwa tugas mereka hanyalah menjadi jembatan suara rakyat. “Kami bukan pihak yang mengerahkan massa, kami hanya penyampai pesan. Hampir lima kali unjuk rasa menyuarakan hal yang sama: selamatkan keamanan kami! Namun soal ini bukan kewenangan kami di daerah—ini adalah tugas pemerintah pusat,” tegasnya.
Kekerasan yang melanda bukan sekadar angka berita. Ia terlukis nyata dalam catatan pahit Keuskupan Timika: dua perempuan terluka terkena granat dari pesawat nirawak saat merawat kebun, nyawa Makelon Majau melayang di pemukiman yang seharusnya aman, dugaan pelecehan terhadap istri pejabat di pos pengamanan, penangkapan tanpa proses hukum yang jelas, hingga pembakaran rumah yang memaksa ribuan warga mengungsi tanpa tujuan. Paling memilukan, Pendeta Elianus Agimbau diculik, disiksa, dan jasadnya ditemukan tersembunyi di semak belukar. Tak lama kemudian, nyawa pemuda berusia 19 tahun melayang, ibu hamil tua menjadi sasaran peluru di tengah malam yang gelap, sementara dentuman senjata menjadi lagu pengantar tidur yang menakutkan bagi setiap jiwa di sana.
(Baca: https://www.newguineakurir.com/2026/07/06/keuskupan-timika-militerisasi-mencekam-nyawa-sipil-terancam-di-intan-jaya/ – Keuskupan Timika: Militerisasi Mencekam, Nyawa Sipil Terancam di Intan Jaya
“Pendekatan militer yang diperluas ini justru menjadi ancaman terbesar bagi rakyat sipil,” tegas pernyataan Keuskupan Timika yang meruntuhkan anggapan bahwa senjata membawa ketenangan. Perempuan, anak-anak, orang tua—mereka yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban paling nyata. Pendidikan terhenti, pelayanan kesehatan lumpuh, dan martabat manusia terinjak-injak di tanah yang seharusnya menjadi rumah bagi semua.
Wakil Ketua II DPRD Papua Tengah Petrus Izaach Suripatty menegaskan, kedatangan mereka bukan untuk menilai siapa yang benar atau salah dalam konflik ini. “Kami hanya prihatin melihat darah mengalir dari tubuh mereka yang tak berdosa. Kami ingin Papua aman, damai, dan bisa melangkah maju seperti saudara-saudaranya di seluruh penjuru Indonesia. Namun bagaimana mungkin membangun jembatan, sekolah, atau rumah sakit jika setiap saat nyawa terancam?”
Dari Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, hingga Dogiyai—hampir seluruh penjuru Papua Tengah merasakan getaran yang sama. Bahkan meluas dari Sorong hingga Merauke, dari Nabire hingga Wamena: rasa takut kini merajai hari-hari mereka. Maka, (para wakil rakyat ini hanya bisa berharap agar Komisi I dan III DPR RI segera bangkit, duduk bersama pemerintah, dan mencari jalan keluar yang sejati. Karena perdamaian tak akan pernah tumbuh di atas tumpukan puing bangunan maupun genangan darah saudara sendiri.
“Selamatkan masyarakat sipil. Hentikan kekerasan. Tegakkan hak asasi manusia,” demikian pesan yang menggema, melintasi jarak dan waktu, memanggil nurani bangsa untuk menjawab. Sampai kapan darah dan air mata akan terus membasahi tanah Papua? (krist)
