JAYAPURA (7/6/26), NGK — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI (Purn.) Trenggono bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meninjau langsung penanganan pasien dugaan keracunan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di RSUP Jayapura, Jumat (7/8/2026). Kunjungan dilakukan guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal sekaligus memantau perkembangan kondisi pasien yang masih menjalani perawatan.
Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional (PKLO) RSUP Jayapura, dr. Antonius Oktavian Ibo Ilambra, C.N.F., M.Kes., menyampaikan pihaknya bergerak cepat sejak menerima informasi adanya rujukan pasien dari Kabupaten Jayapura. Sebanyak 22 pasien sempat dirujuk ke RSUP Jayapura — satu pasien dewasa telah diperbolehkan pulang, sedangkan 21 pasien anak masih menjalani perawatan.
“Kami berkomunikasi langsung dengan puskesmas dan Dinas Kesehatan serta mempersiapkan pelayanan bagi pasien yang dirujuk. Dari total pasien yang datang, sebanyak 21 pasien anak menjalani rawat inap di RSUP Jayapura,” ujar dr. Antonius saat menerima kunjungan pejabat pusat.
Kondisi pasien secara umum menunjukkan perkembangan yang baik. Hari ini, delapan pasien telah dipulangkan. Sebagian lainnya juga dipersiapkan kepulangannya seiring membaiknya kondisi kesehatan. Gejala yang dialami berupa diare dan muntah dengan tingkat keparahan ringan hingga sedang. Hasil triase di Instalasi Gawat Darurat menunjukkan pasien berada pada kategori hijau dan kuning — tidak ada pasien dalam kondisi gawat atau kategori merah.
Terkait penyebab keracunan, dr. Antonius menjelaskan RSUP Jayapura berfokus pada pelayanan medis. Pemeriksaan sampel makanan dilakukan oleh instansi berwenang, termasuk Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan pihak rumah sakit telah berkoordinasi secara lintas sektoral.
“Fokus kami adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Untuk pemeriksaan sampel makanan dilakukan oleh instansi yang berwenang, termasuk Balai POM, dan kami telah berkoordinasi dengan pihak terkait,” tegasnya.
Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn.) Trenggono menyampaikan kondisi para pasien terus membaik. Pasien yang masih menjalani perawatan bukan karena kondisi keracunan memburuk, melainkan untuk observasi karena memiliki penyakit penyerta seperti malaria.
“Dokter menyampaikan bahwa pasien sebenarnya sudah sembuh dari keluhan yang dialami. Namun, beberapa masih menjalani observasi karena memiliki penyakit komorbid sehingga perlu dipastikan seluruh kondisi kesehatannya pulih sebelum dipulangkan,” ujar Trenggono.
Ia menambahkan kejadian ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola Program MBG. Pengawasan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan semakin baik.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu, perbaikan tata kelola dan pengawasan akan terus dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pihak terkait,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengapresiasi respons cepat masyarakat membawa anak-anak ke fasilitas kesehatan serta sinergi seluruh unsur pemerintah dalam menangani kejadian tersebut.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Jayapura yang dengan cepat membawa anak-anak ke fasilitas kesehatan. Kami juga mengapresiasi kerja sama pemerintah daerah, tenaga kesehatan, TNI, Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang bergerak cepat sehingga penanganan dapat dilakukan secara optimal,” ujar Ribka.
Berbeda dengan nada optimisme pemerintah pusat, Dewan Adat Suku Tepera di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, menyuarakan kekecewaan mendalam. Ketua Dewan Adat Tepera, Eduard Danya, menyatakan ratusan warga masyarakat adat — sebagian besar anak-anak sekolah dan lansia — diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Kejadian ini dinilai menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan program di wilayah masyarakat adat.
Eduard Danya menuntut BGN bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program, khususnya dalam memastikan makanan yang diberikan aman dikonsumsi. Dewan Adat Tepera meminta pemerintah pusat hingga daerah memperhatikan secara serius dan menghentikan sementara distribusi makanan yang bermasalah demi keselamatan warga.
Hingga Jumat sore (7/8/2026), 21 pasien anak berusia 2 hingga 15 tahun masih menjalani perawatan dan observasi di RSUP Jayapura. Pemerintah berjanji memperkuat pengawasan; sementara masyarakat adat menuntut tanggung jawab dan penghentian sementara distribusi makanan yang diduga merugikan warga. (ka)
