Hukum
Beranda Hukum
Suku Awyu Menang, PTUN Jakarta Tolak Gugatan Perusahaan Sawit
Pemerintah dan masyarakat adat di Papua berhasil mengembalikan hutan dan tanah adatnya. Buktinya, dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di kawasan Boven Digoel, yaitu PT...
Pemkab Jayapura Dinilai Membiarkan Hutan Sagu Tergilas
Dusun (hutan) sagu milik masyarakat adat di sepanjang Jalan Protokol dari Kampung Harapan ke Netar, sudah tergilas, padal Pemerintah Kabupaten Jayapura punya Perda yang...
Ketika Hak Atas Tanah Marga Woro dari Suku Awyu “Dirampas”
PT IAL di Bovent Digoel dituduh telah merampas ha katas tanah adat marga Woro. Akibatnta, persoalan ini bergulir di di Pengadilan Tata Usaha Negara...
Tiga Perdasi untuk Memproteksi Masyarakat Adat
Hal hidup masyarakat adat mulai tergilas. Untuk itulah, Pemerintah Daerah diharapkan untuk melaksanakan tiga Perdasi yang memproteksi hak hidup masyarakat adat.
JAYAPURA, NGK – Anggota...
Ada Siapa di Balik Pembabatan Hutan Mangrove di TWA Teluk Youtefa
Hutan Manggrove di Taman Wisata Alam Teluk Youtefa Dibabat dan Ditimbun Karang. Sementara itu, pemerintah seolah-olah tak berkutik. Ada siapa di balik aksi pembabatan...
JERAT Papua dan Bappeda Dorong Raperda PPMHA di Kabupaten Keerom
Pemda Keerom Diminta Buat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA).
JAYAPURA, NGK – Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah...
Sertifikat Tanah Bandara Sentani Dipertanyakan, Ada Mafia Tanah Kah?
Masyarakat adat Sentani mempertanyakan sertifikat tanah di lintasan Bandara Sentani yang dikeluarkan Kantor ATR / BPN. Sementara pihak ATR/BPN menyatakan, ATR/BPN menerbitkan sertifikat melalui...
Hutan di Lima Kampung di Sarmi Disulkan Jadi Area Hutan Adat Ke Kementerian KLHK
Kabupaten Sarmi kini lagi giat lakukan pemataan hutan adat milik lima suku besar.
JAYAPURA, NGK – Pemerintah Kabupaten Sarmi Melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup ...
Papua Masih Bergolak, Pimpinan Gereja Kirim Surat ke Presiden
Tanah Papua masih bergolak. Belum ada tanda-tanda yang menunjukan perubahan berarti untuk perbaikan penegakan hukum dan kemajuan HAM. Justru skala kekerasan bersenjata kian meningkat...
Pemkab Sarmi Komitmen untuk Dorong Perda PPMHA bagi Lima Suku Besar
Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan...
