Beranda Kabar dari Kampung (KDK) Pemerintah Pusat Diminta Jangan Lupa Papua

Pemerintah Pusat Diminta Jangan Lupa Papua

103
0
BERBAGI
Wakil Meteri (Wamen) ATR/BPN, Dr. Surya Tjandra, SH, LL.M didampingi Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si saat disambut masyarakat adat Suku Kemtuk-Elseng di Kampung Sabron (Foto: Yanpiet)

JAYAPURA, NGK – Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Esleng di Distrik Kemtuk Gresi, Piter Dantru meminta dan berharap, agar pemerintah pusat supaya jangan melupakan Papua.  Permintaan itu disampaikan ketika Wakil Meteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Dr. Surya Tjandra, SH, LL.M  hadir dalam acara pembukaan Musyawarah Pembangunan Masyarakat Adat Suku Kemtuk-Elseng di Kampung Sabron, Distrik Kemtuk, pada Senin (19/10/2020)

“Harapan masyarakat adat suku Esleng dan Kemtuk ini, kami berikan kepada Pemerintah Pusat melalui simbol noken yang kami gantungkan di leher Wamen,” ungkap Piter Dantru dalam sambutannya seperti yang dirilis Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon kepada New Guinea Kurir (NGK).

Lebih lanjut Piter Dantru menyatakan, harapan masyarakat adat Esleng dan Kemtuk yaitu pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat sekaligus pengakuan terhadap sistem pemerintahan adat yang akan diberlakukan di 14 kampung di Kabupaten Jayapura.

Tentang Musyawarah Pembangunan Masyarakat Adat Suku Kemtuk-Elseng, menurut Ketua DAS Eseleng itu, bahwa musyawarah ini dihadiri oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh pemuda, tokoh perempuan. “Dalam musyawarah ini, kami akan menghimpun berbagai masukan dan semua masukan itu, akan kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura pada  puncak acara Tujuh Tahun Kebangkitan Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura pada 24 Oktober 2020.

Sementara itu, Wakil Meteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Dr. Surya Tjandra, SH, LL.M  dalam sambutannya, ia mengatakan, bahwa Pemerintah Pusat tidak akan lupa Papua.

Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia akan serius menangani masalah tata batas hutan dan  bukan hutan di Papua pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Jayapura dan tiga kabupaten lainnya di Papua

Surya mengaku, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Papua guna mencari peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk membangun daerah.

“Saya melihat GTRA ini sebuah kesempatan istimewa karena semua kekuatan bisa kita koordinasikan. Kalau dari ATR/BPN bicara sendiri, kami cuma bicara pendaftaran tanah, penghormatan terhadap hak atas tanah pengeluaran sertifikat dan seterusnya tetapi melalui GTRA kita juga bisa bicara soal pemberdayaan,” ujarnya.

Menurutnya, negara harus hadir, negara datang ke masyarakat dan menyampaikan apa yang bisa negara berikan kepada rakyatanya. Supaya tujuan pembangunan dengan penerima manfaat adalah masyarakat benar-benar diwujudkan.

Wamen ATR/BPN berkomitmen untuk mendedikasikan sebagai pekerjaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat untuk pembangunan di wilayah timur Indoensia dengan pintu masuknya lewat Provinsi Sulawesi Selatan hingga ke Papua.

“Melalui Rakor GTRA Papua nantinya semoga dapat menghasilkan road map untuk pembangunan di daerah Papua yang berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal,” harapnya.

Di tempat yang sama, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN melalui Wakil Menteri (Wamen) dapat hadir ditengah-tengah masyarakat adat di Kabupten Jayapura.

“Kehadiran Wamen ATR/BPN merupakan bagian dari kehadiran negara ditengah rakyat. Tentu Pak Wamen telah mendengar apa saja yang yang menjadi kebutuhan masyarakat adat di daerah ini, jika sekiranya berkenaan, maka negara boleh memberikan perhatian terhadap pengembangan masyartakat adat dengan hak-haknya di daerah ini,” ungkapnya.

Bupati menambahkan, Kabupaten Jayapura dengan adanya program Kebangkitan Masyarakat Adat terus menataan kelembagaan adat dan batas-batas tanah. Untuk itu, kementeiran ATR/BPN dapat membantu proses pensertifikasian tanah-tanah adat tersebut. (KA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here