Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama, termasuk hak politik. Tapi dalam Adat Tabi (Sentani), Perempuan tidak diperkenangkan memimpin.
SENTANI, NGK – Posisi perempuan dalam adat, kembali menjadi sorotan. Kali ini, sorotan itu muncul dari Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS), John Maurids Suebu dan mantan Ketua DPRD Papua, John Ibo.
Menurut John Maurids Suebu, setiap orang papua memiliki tiga hak yang melekat, yaitu, hak sebagai masyarakat adat, hak sebagai masyarakat beragama dan hak sebagai sebagai warga negara.
“Dari ketiga hak itu, ada hak sebagai masyarakat adat yang berlaku yaitu perempuan memiliki kedudukan yang sangat berbeda dengan laki-laki. Perempuan tidak diperkenangkan memimpin,” tegas Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera (ASBS), John Maurids Suebu yang dikenal sangat vocal mengkritisi berbagai kebijakan di Pemerintahan Kabupaten Jayapura.
Lebih lanjut JMS – sapaan akrab John Maurids Suebu mengakan, tatanan adat ini sebagai roh dari Otsus, Sementara ini ada sekolompok orang sedang perjuangan bagaimana Orang Asli Papua ( OAP ) yang harus menjadi pemimpin untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota harus OAP.
“Kembali ke pemahaman kita sebagai masyarakat adat. Kedudukan perempuan itu sama saja dengan Non OPA. Walaupun menurut JMS belum ada undang-undang yang mengisolasi perempuan dalam jabatan-jabatan politik, namun semua itu kembali ke pemahaman masyarakat adat khususnya orang Papua,” kata JMS.
Sementara itu, mantan politikus senior di Tanah Papua, Dr. John Ibo, MM, mengeluarkan pernyataan yang kengejutkan. “Dalam tradisi atau budaya di Tanah Tabi dan khususnya Kabupaten Jayapura, bahwa perempuan tidak diperkenankan untuk memimpin,” kata Ibo di kediamannya pada Rabu, 24 April 2024 di kediamannya, di Sentani.
Kata John Ibo, Kabupaten Jayapura memiliki rakyat di kampung – kampung. “Mereka memiliki adat yang sangat kuat, dan di dalam adat itu, segala hal diatur oleh seorang laki-laki,” kata John Ibo.
Politisi dari Danau Sentani itu menjelaskan, ondoafi dan kepala suku adalah seorang laki-laki. Mereka selalu memutuskan segala sesuatu di para-para adat. “Di para-para adat, perempuan tidak diperbolehkan untuk berdiri bahkan berbicara sekali pun, apalagi memimpin,” kata John Ibo.
Di lain pihak, ada pemahaman tentang kesetaraan gender. Hak perempuan dan laki-laki sama. Tapi masyarakat Tabi, masih memegang teguh prinsip atau norma-norma adat itu.
Sementara itu, kelompok masyarakat adat adalah mitra pembangunan dari pemerintah. Tapi, banyak tanah-tanah adat yang hingga saat ini masih belum terselesaikan dengan baik oleh pemerintah, dalam bentuk kompensasi dan ganti rugi.
Kata Ibo, hal ini harus dibicarakan dan diputuskan di atas para-para adat oleh tokoh- tokoh adat. Untuk itu, Kabupaten Jayapura membutuhkan seorang pemimpin laki-laki kuat yang hadir sebagai pemimpin dan berbicara di atas para-para adat.
“Banyak hak ulayat masyarakat adat yang belum terselesaikan. sehingga sangat dibutuhkan pemimpin yang punya visi dan misi untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat adat,” ujar John Ibo. (Viktor Done)
