Tuntutan pembayaran hak dari para guru, tenaga kesehatan dan para, aparat kampung dan kontraktor, terus bermunculan di Kabupaten Jayapura. APBD Tahun 2024 bermasalah?
SENTANI, NGK – APBD 2024 Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak baik – baik saja, begitulah ungkapan Semuel Siriwa Pj Bupati Jayapura pada 30 Desember 2024 ketika berbicara dihadapan para kontraktor yang saat itu melakukan aksi pemalangan pintu gerbang Kantor Bupati Jayapura.
Pernyataan yang sama, Semuel Siriwa katakan kepada para Kepala Kampung, Guru – guru dan Tenaga Kesehatan yang saat itu (30/12/2024) pertanyaan hak mereka yang belum terbayarkan hingga di penghujung tahun 2024.
Nampaknya penyerapan anggaran di Pemda Kabupaten Jayapura tidak berjalan sesuai dengan penyerapan fisik, ada apa ?, Hal itu menjadi pertanyaan publik.
Menyikapi dinamika keuangan di Kabupaten Jayapura ini Bob Yath Seen Banundi, BSc. BABM., Anggota DPRD dari Partai PKN pun angkat bicara.
Bob Banundi saat ditemui di ruang kerjanya (6/1/2025), ia meminta Pemda harus transparan soal penggunaan anggaran dari setiap Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ), terutama OPD teknis yang mengelola anggaran besar seperti Dinas Pendidikan dan Kesehatan.
Karena kurang transparannya sehingga banyak hak – hak yang sampai saat ini belum terselesaikan, padahal ini sudah masuk di APBD 2025, namun Pemda Kabupaten Jayapura masih saja di hantui dengan penyerapan anggaran APBD 2024.
Untuk itu DPR akan tetap mengkawal semua persoalan terkait hak-hak yang belum terselesaikan, mencari tahu penyebab dimana sehingga tidak bisa selesai penyerapan anggaran 2024.
Kepada awak media Bob Banundi menuturkan mereka akan bersama anggota DPR lainya membahas terkait pembentukan Pansus ABPD 2024, karena terlalu banyak persoalan. (Viktor Done)
