Beranda Politik Pj Gubernur Papua Diminta Tunda Seleksi Pimpinan Tinggi Pratama

Pj Gubernur Papua Diminta Tunda Seleksi Pimpinan Tinggi Pratama

153
0
BERBAGI

JAYAPURA, NGK – Proses seleksi 17 jabatan tinggi pratama sedang berlangsung di lingkungan Provinsi Papua. Ke-17 jabatan itu terdiri dari : 15 Jabatan Kepala OPD, 1 Jabatan Kepala Biro dan 1 Jabatan Staf Ahli.

Proses seleksi ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua Umum DPP BARA JP, Willem Frans Ansanay. “Sebaiknya proses seleksi ini ditunda untuk sementara waktu sampai dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang defenitif,” ujar Willem Frans Ansanay.

Menurut pria yang akrab disapa WFA ini menjelaskan kepada media melalui telepon selulernya bahwa sebaiknya Penjabat Gubernur Papua fokus mempersiapkan transisi kepemimpinan yaitu persiapan pelantikan. Bukan seleksi jabatan sambil mengurus hal-hal lainnya yang perlu diurus serta pertanggungjawabannya selama menjabat untuk disampaikan kepada gubernur definitif.

Wakil Ketua Umum DPP BARA JP, Willem Frans Ansanay bersama Jokowi

Dikatakan, para pimpinan organisasi perangkat daerah adalah instrumen penting yang harus seiring sejalan dengan konsep visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur definitif. Karena itu sangatlah tepat jika seleksi itu dilakukan oleh gubernur definitif pasca dilantik.

Menuru WFA, jika Pj Gubernur Papua memaksakan proses seleksi OPD maka dikuatirkan akan terjadi proses seleksi yang dilakukan lagi oleh gubernur definitive, maka yang rugi adalah mereka yang disiapkan oleh Pj Gubernur akan dirombak lagi dengan kepala OPD yang baru. “Saran saya semua yang berminat ikut seleksi supaya menahan diri, tiduk ikut seleksi saat ini,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP BARA JP ini menyatakan bahwa sesuai fakta pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 telah dimenangkan oleh Benhur Tomi Mano dan Yermias Bisai. Walaupun sedang dalam proses gugatan perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi. Namun dapat dipastikan tidak akan terlalu berpengaruh kepada kenyataan bahwa BTM – YB adalah pemenang pilgub Papua.

Jadi sebaiknya proses seleksi ini dihentikan sementara, mengingat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih akan dilangsungkan pada bulan Maret 2025.
“Pertanyaan saya sebetulnya, apa yang mendorong PJ Gub Papua mau lakukan seleksi dengan memaksakan proses rekrutmen. Catatan saya, Gubernur terpilih berpengalaman dalam proses rekrutmen pejabat OPD. Pa BTM & Pa YB bukan orang baru dalam hal memimpin pemerintahan, karena keduanya pernah 2 periode menjabat kepala daerah baik sebagai Walikota maupun Bupati,” kata Ansanay.

Jadi prinsip dan aturan untuk menyeleksi para pembantu dalam pemerintahan yang mereka pimpin sudah sangat mereka pahami. Jangan sampai proses ini akhirnya terseleksi figur – figur yang tidak nyambung dengan konsep Gubernur & Wakil Gubernur, sehingga setelah pelantikan Gubernur definitif akan terjadi perombakan lagi.

Kepada calon pejabat yang ingin ikuti seleksi saat ini saran saya jangan ikuti sehingga anda akan mudah direspon kehadirannya di pemerintahan definitif. demikian pernyataannya kepada media. (Viktor Done)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here