Suara Lantang Komarudin Watubun: “Otsus Bukan Sekadar Dokumen, Tapi Harus Terasa di Kampung dan Pegunungan”
TIMIKA (14/5/26), NGK – Di ruang pertemuan Hotel Horison Diana Timika, udara terasa panas bukan karena cuaca, melainkan api semangat yang membara dari suara lantang Komarudin Watubun, S.H., M.H. Anggota DPR RI Dapil Papua Tengah sekaligus Ketua Pansus UU Otsus No. 2 Tahun 2021 ini berdiri tegak di hadapan para perwakilan menteri kabinet, gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua.
Dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua, Komarudin berbicara bukan sebagai pejabat yang pandai merangkai kata, melainkan sebagai anak yang tumbuh di Tanah Papua dan suara lantang atas nama jutaan jiwa yang masih tertinggal.
Dengan nada tegas namun berdenyutkan kasih sayang pada tanah Papua, Komarudin langsung menohok masalah utama yang selama ini menjadi ganjalan: banyak aturan pusat dibuat tanpa memahami denyut nadi kehidupan di Papua.
“Menteri-menteri itu banyak yang tidak mengerti bagaimana aturan berlaku dan hidup di tanah Papua. Makanya bikin aturan yang terasa asing, tidak nyambung, dan jauh dari kenyataan. Maaf saya bicara apa adanya, bukan untuk menyinggung, tapi supaya kita sadar: ukuran keberhasilan Otsus bukan dinilai oleh kita yang duduk rapi pakai dasi di sini, atau mereka yang duduk di gedung-gedung tinggi Jakarta. Ukuran aslinya ada di tangan dan mulut rakyat kampung, masyarakat pegunungan, dan warga di pulau-pulau terpencil. Kalau mereka bilang ‘ini bermanfaat, ini mengubah hidup’, barulah Otsus itu sukses,” tegasnya, disambut anggukan setuju seluruh peserta forum.
Freeport Sumbang Rp725 Triliun ke Negara: “Kalau Minta Rp6,7 Triliun, Masa Tidak Bisa?”
Salah satu poin yang paling menggelegar adalah saat Komarudin membuka data besar yang selama ini sering tersembunyi di balik laporan formal. Ia menyodorkan fakta tak terbantahkan. Selama beroperasi di tanah Papua, perusahaan tambang raksasa Freeport telah menyumbangkan kontribusi keuangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia senilai Rp725 triliun.
Angka yang nyaris tak terbayangkan itu, kata Komarudin, menjadi bukti nyata bahwa Papua bukan sekadar wilayah penerima bantuan, melainkan penyumbang besar kekayaan negara.
“Sering dengar tuduhan: ‘Orang Papua cuma bisa minta, minta terus’. Saya jawab: Apa yang kami minta? Kami tidak minta sedekah. Kami minta hak kami! Kalau Freeport saja sudah memberi negara Rp725 triliun, wajar dan sangat pantas kalau kami minta alokasi Rp6,7 triliun saja untuk pendidikan. Angka itu kecil dibanding apa yang sudah kami berikan. Kami memberi banyak, jadi wajar kalau kami berhak menerima kembali untuk kesejahteraan anak cucu kami,” serunya dengan suara menggelegar.
Permintaan itu bukan tanpa dasar. Komarudin merinci: untuk membangun dan membiayai operasional 2.262 Sekolah Dasar yang tersebar di seluruh pelosok Papua — mencakup 60 persen dari total kebutuhan sekolah dasar di tanah ini — dibutuhkan anggaran sekitar Rp2,6 triliun per tahun. Angka Rp6,7 triliun yang diminta adalah investasi masa depan, bukan pemborosan.
“Kalau ini tidak kita lakukan sekarang, kapan lagi? Jangan sampai sumber daya alam kita habis dikeruk, hutan gundul, tambang kosong, baru kita sadar dan menyesal. Saat itu nanti, semuanya sudah terlambat, dan sejarah akan menghukum kita karena diam saja saat masih ada kekayaan untuk dibagi,” ujarnya mengingatkan.
“Bercerai Kita Runtuh, Bersatu Kita Teguh”: Kunci Otsus Ada di Kolaborasi
Di tengah gugatan keras itu, Komarudin menanamkan pesan persatuan yang menyentuh hati. Ia mengingatkan filosofi dasar Otonomi Khusus: Papua itu satu, meski dibagi menjadi banyak provinsi, kabupaten, dan pulau.
“Tanah ini satu. Warga kulit hitam, rambut keriting yang mendiami tanah ini adalah satu saudara. Prinsipnya sederhana: ‘Bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh’. Otsus lahir dari pertemuan, dari duduk bersama, dari saling mendengar. Kalau kita saling berdebat, saling menyalahkan antara pusat dan daerah, antar provinsi, antar pemangku kepentingan, rakyatlah yang jadi korban.”
Ia menegaskan, Otsus punya tiga tujuan mulia yang tidak boleh luntur:
Pertama, Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia — karena sejarah panjang Papua adalah sejarah persaudaraan dalam satu bangsa.
Kedua, Mengejar ketertinggalan — di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang masih tertinggal jauh dibanding wilayah lain Indonesia.
Ketiga, Pemberdayaan masyarakat asli Papua — agar mereka bukan lagi menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang berkuasa atas nasibnya sendiri.
Saat ini, setelah 25 tahun perjalanan Otsus, kenyataan pahit masih menghantui: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih terendah secara nasional, angka kemiskinan masih tinggi, ketimpangan antarwilayah sangat nyata, dan fasilitas dasar belum merata sampai ke pedalaman.
“Kalau Otsus hanya terasa di kota besar, hanya ada di atas kertas dokumen, tapi tidak menyentuh kehidupan warga di balik gunung, di lembah terpencil, di pulau jauh — berarti Otsus itu gagal. Dan kalau Otsus gagal, berarti kita semua yang duduk di sini gagal menjalankan amanah,” tegasnya.
Evaluasi Keras: Hentikan Seremoni, Fokus pada Pendidikan & Kesehatan
Komarudin juga melontarkan kritik pedas terhadap gaya pembangunan yang selama ini berjalan. Ia meminta pusat dan daerah sama-sama berbenah:
- Dari sisi Pemerintah Pusat: Hentikan kebijakan yang terlalu sentralistik. Program harus disusun berbasis data dan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar program cantik di Jakarta yang tidak cocok di Tanah Papua.
- Dari sisi Pemerintah Daerah: Perbaiki tata kelola keuangan. Hentikan kegiatan-kegiatan seremoni yang memakan biaya besar tapi tidak memberi dampak apa pun pada rakyat. Dana Otsus adalah amanah Tuhan dan rakyat, harus dikelola jujur, bersih dari korupsi, nepotisme, dan proyek fiktif.
“Uang habis cuma buat seremoni, buat rapat mewah, buat laporan yang indah saja — itu dosa besar. Fokuskan pada tiga hal utama: Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Rakyat. Kalau tiga ini kita kerjakan sungguh-sungguh, percayalah, wajah Papua akan berubah drastis dalam waktu singkat. Pendidikan adalah jalan satu-satunya memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan,” ujarnya berapi-api.
Di akhir paparannya yang memukau seisi ruangan, Komarudin kembali mengingatkan tanggung jawab sejarah yang membebani bahu semua pihak yang berkuasa hari ini.
“Besok, generasi muda Papua akan menilai kita. Mereka akan bertanya: ‘Waktu kalian berkuasa, waktu kekayaan alam masih ada, apa yang kalian lakukan buat kami?’ Jangan sampai jawaban kami cuma diam, karena tidak berbuat apa-apa. Selama masih ada kesempatan, manfaatkan kekayaan ini sebaik-baiknya. Kalau tidak bisa menolong ribuan orang, tolonglah yang bisa kau tolong. Tapi jangan kosong sama sekali. Ingat, sejarah tidak akan melupakan apa yang kita perbuat hari ini.”
Paparan itu ditutup dengan tepuk tangan panjang, bukan sekadar penghormatan pada jabatan, melainkan penghormatan pada suara kebenaran yang selama ini didambakan jutaan hati di Tanah Papua. Forum Timika bukan sekadar pertemuan rutin, tapi tonggak baru: Otsus harus hidup, harus terasa, dan harus milik rakyat — dari gunung tertinggi sampai pantai terjauh. (tob/ka)
